Ketika FHUI Ber-Simposium. Selanjutnya?

Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), bagian Hukum Tata Negara (HTN) di Depok, Selasa, 24 Oktober 2016 menyelenggarakan Simposium bertema: “Kedaulatan Rakyat di dalam UUD NRI Tahun 1945.” Dilihat dari temanya, FHUI yang dalam hal ini bekerjasama dengan Lembaga Pengkajian MPR RI, di mana berhimpun pula beberapa staf pengajar FHUI di dalamnya, kembali menyuarakan pemikiran mereka dalam urun rembuk pemikiran tentang “Kedaulatan Rakyat di dalam UUD NRI Tahn 1945.”

Nara sumber yang ditampilkan sudah tentu banyak sekali. Selain staf pengajar FHUI, seperti RM.AB,Kusuma, hadir pula Margarito Kamis. Sebelumnya  FHUI bekerja sama dengan Komisi Yudisial pada hari Kamis 25 Februari 2016 menyelenggarakan pula Seminar Penguatan Etika Berbangsa dan Bernegara. Sejumlah dekan dan pimpinan perguruan tinggi ikut dalam kegiatan tersebut.

Masih di tahun 2016, Rabu, 27 Januari 2016, di Gedung IASTH Pascasarjana UI, Salemba, Jakarta Pusar,  para cerdik pandai, masyarakat ilmiah lainnya juga disuguhkan seminar tentang  Amandemen UUD 1945  yang diselenggarakan oleh Institut Peradaban  (IP).

Menarik untuk disimak dalam acara di Salemba ini adalah komentar Syaiful  Sulun seorang purnawirawan TNI. Hal ini dikarenakan, ia selalu tegas mengatakan  bahwa UUD  yang sudah empat kali mengalami perubahan itu, bukan lagi UUD 1945 asli , karena rohnya telah tercabut dari akar-akarnya. “Saya berpendapat, UUD 2013 ini, bukan UUD 1945,” tegas Syaiful Sulun. Manurutnya, sekarang hanya Veteran yang konsisten menuntut agar UUD 2013 di amandemen kembali.

Pendapat Syaiful Sulun itu  benar. Ia yang terlibat langsung dalam Forum Bersama, berhasil merumuskan solusi terbaik bagi Bangsa dan Negara  Indonesia, yaitu “Kaji Ulang Perubahan UUD 1945,” yang telah disahkan dan ditandatangani oleh para purnawirawan, antara lain, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Jenderal Polisi (Purn) Awaloedin Djamin, Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, Letjen TNI (Purn) Rais Abin dan para perwira lainnya  pada 28 November 2013. Bahkan jika boleh saya katakan, konsep ini sudah saya baca. Sangat lengkap.

Bagaimana pun Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dihapus mengakibatkan Indonesia tidak memiliki visi dan misi ke depan yang jelas. Pemerintah tidak memiliki strategi jangka panjang. Syaiful Sulun menegaskan hal tersebut.  Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) hanya berisikan konsep atau pemikiran dari Presiden terpilih, yang tidak selengkap dan sedalam GBHN. Ganti pemerintah/Presiden, ganti RPJP. RPJP juga tidak memiliki kekuatan hukum seperti GBHN yang disahkan dengan Ketetapan MPR.

Apa yang dikatakan oleh Syaiful Sulun tersebut sesuai dengan kenyataan yang dihadapi oleh bangsa dan negara saat ini. Selain bermasalah di GBHN,  bangsa ini juga sedang menghadapi masalah di dalam hal otonomi daerah.  Sekarang tidak terkendali.  Otonomi daerah yang rancu. Kewenangan Pusat banyak yang teramputasi, sehingga melemahkan kontrol pusat terhadap daerah. Ketidakpatuhan Pemerintah Daerah kepada Pusat membuat peluang terjadinya pengabaian terhadap prinsip-prinsip pengelolaan  Negara Kesatuan. Hal tersebut rawan terhadap infiltrasi dan konspirasi kepentingan asing dan pada gilirannya dapat mengancam kepada NKRI.

Juga di dalam UUD 1945 yang sudah mengalami perubahan sebanyak empat kali ini,   timbul ketidakjelasan dalam sistem pemerintahan. Sistem yang terjadi sekarang adalah bukan  Parlementer tetapi bukan juga Presidensil. Sistem yang rancu tersebut menjadikan kinerja Pemerintah cq Presiden  kurang efektif. Kedudukan DPR pada kenyataannya  semakin lebih kuat dari Presiden, kondisi ini dimanfaatkan untuk  berburu kekuasaan serta  memaksakan kehendak. Sistim ini justru  tidak menjunjung prinsip  “check and  balance”, korupsi di semua lini semakin meraja lela.

Pernyataan Syaiful Sulun tersebut memperoleh dukungan dari Margarito Kamis. Didalam makalahnya, Margarito menjelaskan  panjang lebar mengenai perubahan UUD di berbagai negara.  Ia menjelaskan, masuk akal mendifinisikan kembali MPR sebagai organ yang memiliki kewenangan membuat GBHN, setidaknya untuk lima tahun. UUD seharusnya menjadi haluan, bersifat amat abstrak. Pada titik itu cukup masuk akal untuk menyediakan panduan praktis pembangunan, setidaknya  untuk lima tahunan.

“Kembalikanlah kewenangan MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR,” tegas  Margarito Kamis di dalam makalahnya.

Bangsa Indonesia masih menunggu  keinginan baik pemerintah Indonesia untuk meng-amandemen kembali UUD 1945. Terlepas dari  pengelompokan masyarakat sekarang ini, yang menurut Syaiful Sulun terdiri dari,  kelompok yang menghendaki  bangsa ini kembali ke UUD  1945 yang asli, di samping adanya  kelompok yang menyatakan  UUD 1945 hasil perubahan  sudah cukup baik  dalam menciptakan suasana  demokratis dan kreatifitas masyarakat.

Dasman Djamaluddin : Harmoko:"Menjadi Wartawan Merdeka, Awal Cita-Cita....

Dasman Djamaluddin : Harmoko:"Menjadi Wartawan Merdeka, Awal Cita-Cita....: Man,” ujar Pak Diah (Burhanudin Muhamad/BM Diah) kepada saya, sekitar tahun 1993. Waktu itu, saya baru saja menyelesaikan buku beliau:”But...

Harmoko:"Menjadi Wartawan Merdeka, Awal Cita-Cita"

Man,” ujar Pak Diah (Burhanudin Muhamad/BM Diah) kepada saya, sekitar tahun 1993. Waktu itu, saya baru saja menyelesaikan buku beliau:”Butir-Butir Padi BM Diah, Tokoh Sejarah yang Menghayati Zaman” (Jakarta: Pustaka Merdeka 1992). Selanjutnya dikatakan,“Moko (Harmoko) ingin bertemu Anda.”  Entah apa sebabnya, saya tidak pernah menemui Pak Harmoko. Baru pertamakalinya saya berjumpa beliau  di Situ Gintung, Ciputat,  di acara Reuni Awak Pers Grup Merdeka Jalan AM Sangaji 11 Jakarta Pusat pada hari Minggu, 24 April 2016.

Di acara itu saya ceritakan yang dikatakan Pak BM Diah kepada Pak Harmoko. Ia  membalasnya dengan senyuman. Selama percakapan, meski dengan nada pelan, di usia 77 tahun tersebut, daya ingat Pak Harmoko masih tajam. Sangatlah wajar jika di usia itu, ia bicara pelan-pelan di kursi rodanya. Bahkan Pak Harmoko sangat suka lagu-lagu kenangan masa lalu. Dua kali beliau memanggil saya agar dipesankan dua buah lagu kesukaannya. Ia senang dan terhibur saat mendengarkan.

Kalau kita membaca buku:”Aku Wartawan Merdeka,” terdapat tulisan Pak Harmoko di halaman 175-202 yang jelas-jelas mengatakan keinginannya setelah selesai SMA bergabubg dengan Grup Merdeka pimpinan BM Diah. Meski awalnya ditempatkan sebagai korektor, tetapi dirinya merasa puas dan sangat tekun mengoreksi berbagai tulisan-tulisan sebelum naik cetak. Lama kelamaan tercapai juga impinannya menjadi wartawan Merdeka.

“Di mata saya, setiap tokoh memiliki karakter tersendiri. Dari Pak Diah, saya banyak belajar tentang nasionalisme dan keberanian dalam berpolitik. Seringkalai saya terlibat diskusi dengan Pak Diah. Analisanya tajam,” ujar Pak Harmoko di halaman 182.

Suatu ketika di dalam rapat redaksi, BM Diah melontarkan pertanyaan.  Siapa yang bisa membuat karikatur? Tidak seorang pun menjawab, dan Pak Diah menunjuk Harmoko untuk membuat karikatur. “Saya dipercaya Pak Diah untuk membuat karikatur. Selain menyalurkan bakat melukis, karikatur bisa saya pakai sebagai ‘pisau tajam’ untuk melawan misi politik PKI,” komentar Harmoko di halaman 187.

Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa Harmoko yang lahir di Patianrowo, Nganjuk, Jawa Timur, 7 Februari 1939, awal kariernya menjadi wartawan bermula di Grup Merdeka pimpinan BM Diah. Seperti BM Diah sebagai seorang wartawan dan politikus, Harmoko demikian juga. Bahkan seakan-akan beriringinan dengan BM Diah. BM Diah menjadi Menteri Penerangan RI lalu kemudian diikuti Harmoko.

Bedanya, jika BM Diah berhasil juga sebagai Duta Besar, maka Harmoko berhasil menjadi Ketua MPR pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Liku-liku kehidupan Harmoko sebagai wartawan tidak hanya di Harian Merdeka, tetapi juga di media lain, karena pada tahun 1964 ia bekerja juga sebagai wartawan di  Harian Angkatan Bersenjat, dan kemudian Harian API pada 1965. Pada saat yang sama, ia menjabat pula sebagai pemimpin redaksi majalah berbahasa Jawa, Merdiko (1965). Pada tahun berikutnya (1966-1968),  ia menjabat sebagai pemimpin dan penanggung jawab Harian Mimbar Kita. Pada tahun 1970 bersama beberapa temannya, ia menerbitkan harian Pos Kota.

Di bidang politik, sebagai Menteri Penerangan RI, Harmoko mencetuskan gerakan Kelompencapir(Kelompok pendengar, pembaca dan pemirsa) yang dimaksudkan sebagai alat untuk menyebarkan informasi dari pemerintah.

Harmoko pun dinilai berhasil memengaruhi hasil pemilihan umum (Pemilu) melalui apa yang disebut sebagai " Safari Ramadhan.”

Sebagai Ketua Umum DPP Golkar,  Harmoko dikenal pula sebagai pencetus istilah "Temu Kader.”Terakhir, ia menjabat sebagai Ketua DPR/MPR periode 1997-1999 yang mengangkat Soeharto selaku presiden untuk masa jabatannya yang ke-6. Namun dua bulan kemudian Harmoko pula memintanya turun ketika gerakan rakyat dan mahasiswa yang menuntut reformasi  tampaknya tidak lagi dapat dikendalikan.

Ketika Pak Harmoko dan Ibu Herawati Itu Hadir

Ketika hari Minggu, 24 April 2016 di Situ Gintung diselenggarakanlah reuni alumni awak pers sangaji sebelas Jakarta yang dulunya bernaung di kelompok Grup Merdeka (Harian Merdeka, Majalah TOPIK, Minggu Merdeka, Majalah Keluarga dan harian berbahasa Inggris, Indonesian Observer). Media ini dikomandoi Almarhum Bapak BM Diah dan isterinya Ibu Herawati Diah. Harian Merdeka merupakan koran perjuangan yang terbit pada 1 Oktober 1945.  Bagi saya yang pernah bergabung di Grup Merdeka itu, yang mengharukan ketika di hari Minggu itu adalah kehadiran Ibu Herawati Diah (99 tahun) dan Pak Harmoko (77 tahun). Sangatlah wajar jika kedua beliau itu memakai kursi roda. Tetapi yang patut dicatat adalah semangat kedua tokoh pers itu untuk hadir di Situ Gintung, Ciputat. (Foto-foto :Roosiah Yuniarsih, Syahdanur dan Yuli Sofyan)

Selamat Ulang Tahun ke-99 Ibu Herawati Diah

Tanggal 3 April 2016 genap sudah usia Ibu Herawati Diah ke-99 tahun. Saya yang pernah bergabung dengan Grup Merdeka mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu. Kami pun dari para alumni wartawan Harian Merdeka Sangaji 11 pada Kamis, 31 Maret 2016 telah pula menyelenggarakan peringatan HUT Ibu Herawati di Perpustakaan MPR-RI. Seraya meluncurkan buku untuk kenang-kenangan bagi Ibu:99 Tahun Herawati Diah, Pejuang Pers Indonesia. Selamat Ulang Tahun ke-99 Ibu. Semoga Allah SWT selalu memberkati perjalanan kita selama ini dan akan datang. Amin Ya Rabbal'alamin

Peluncuran Buku Letjen (Purn/Mar) Safzen Noerdin

Graha Marinir, Jakarta pada Rabu  malam, 30 Maret 2016 dipenuhi para petinggi petinggi TNI, khususnya dari Angkatan Laut RI. Kehadiran mereka sudah tentu berkaitan dengan undangan dari Dubes RI untuk Irak, Letjen TNI Mar (Purn) Safzen Noerdin (2012-2015) yang  meluncurkan buku tentang pengalamannya  selama bertugas di sana. Saya hadir di sana karena Pak Safzen tidak pernah melupakan saya dan undangan dikirim melalui HP. Buku berjudul Hari-Hari Rawan di Irak itu diterbitkan oleh Penerbit Rajawali Consultant  diterbitkan Maret 2016 , dan  diluncurkan di Graha Marinir Jakarta, pada malam hari itu. 

Diskusi Buku di Perpustakaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI

Kamis, 3 Maret 2016, diselenggarakan diskusi buku menghadirkan Anggota Lembaga Pengkajian MPR, Drs.Hajriyanto Y Thohari. MA, Dosen UI Dr.Ir.Adi Santika MS,SH, dan saya sendiri, Dasman Djamaluddin,SH,M.Hum, juga menghadirkan Trinirmalaningrum, Direktur Utama Perkumpulan Skala. Sedangkan moderator diskusi adalah Kepala Bagian Perpustakaan MPR-RI Dra.Roosiah Yuniarsih,M.Kom. Diskusi membahas buku Jojo Rahardjo berjudul “Psikologi Positif dan Manusia Indonesia dalam Perspektif Pancasila dan Kebhinekaan.” (Foto-foto dari Perpustakaan MPR-RI)

Sumber Tnol.co.id tentang Ibu Herawati Diah

Sumber: Tnol.co.id (Ketika Ibu Herawati berusia 95 Tahun, ditulis oleh Dasman Djamaluddin dan tanggal 3 April 2016 berusia 99 Tahun

Tiada yang mengerti mengapa Tuhan memberi umur panjang kepada seseorang....  

Ilustrasi/ IstimewaSebuah judul: "Herawati Diah, Perempuan Jurnalis dan Perintis"di sebuah harian ibukota, dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Herawati Diah yang ke-95 tahun, 3 April 2012, memang cocok dilekatkan kepada perempuan yang ikut mendirikan Koran Merdeka, bersama suaminya almarhum Burhanuddin Mohammad Diah (B.M. Diah), di samping juga mendirikan dan memimpin Koran The Indonesian Observer, tahun 1955. Tetapi bagi saya, yang bersinggungan langsung dengannya, ketika menulis buku suaminya B.M. Diah (Butir-butir Padi B.M. Diah, Tokoh Sejarah yang Menghayati Zaman, Jakarta: Pustaka Merdeka, 1992), maka saya ingin menambahkan judul itu menjadi: "Herawati Diah, Ketabahan Seorang Perempuan".

Ilustrasi/ IstimewaMengapa harus demikian? Karena saya menyaksikan dari dekat betapa sebuah peristiwa bisa saja begitu cepat terjadi, dan itu terjadi ketika saya sedang mengumpulkan bahan untuk menulis buku B.M. Diah, suaminya, yang pendiri dan pemimpin Harian Merdeka, sebuah koran perjuangan yang lahir 1 Oktober 1945. Di samping itu, B.M. Diah adalah satu-satunya saksi sejarah yang pada malam 17 Agustus 1945, di rumah Maeda, ikut bergabung bersama-sama Bung Karno-Bung Hatta dan lain-lainnya menyusun naskah proklamasi, sebagai seorang wartawan. Setelah itu, B.M. Diah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Cekoslowakia, Inggris, dan Thailand. Akhirnya ia menjadi Menteri Penerangan RI. Ia orang dekat Bung Karno, dan sepak-terjangnya saat itu sesuai dengan garis Harian Merdeka waktu itu.

Ilustrasi/ IstimewaKembali kepada Herawati Diah. Di kala menyusun buku B.M. Diah, saya berada di dalam dilema. Ketika bahan sudah terkumpul dan ingin naik cetak, ada orang kedua dalam kehidupan Herawati Diah, yaitu Julia, yang juga ada tersebut namanya di dalam buku yang saya tulis. Saya berhubungan baik dengan keduanya. Dan saat itu, ada keraguan untuk menerbitkan buku ini atau tidak. Namun karena di dalam buku itu juga ada nama-nama besar yang berhasil saya kumpulkan dengan susah-payah, seperti Dr. H. Roeslan Abdulgani, Mh. Isnaeni, Tjokropranolo, A.H. Nasution, SK. Trimurti, Hardi, Ibnu Sutowo, Manai Sophiaan, Ridwan Saidi, dan Aristides Katoppo, maka saya kemudian memutuskan untuk menerbitkannya. Saat itu pula Herawati bertanya kepada saya, "Bung Dasman, foto-foto yang saya berikan mana?" Saya bilang, "Foto-foto ibu disimpan Bapak (B.M. Diah), saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya menulis buku Bapak."

Ilustrasi/ IstimewaAkhirnya, saya sarankan agar Herawati menulis buku, yang kemudian lahirlah buku Kembara Tiada Berakhir dan dikirim ke alamat saya, juga B.M. Diah Wartawan Serba Bisa. Tetapi ketika Rosihan Anwar meresensi buku terakhir ini, di Majalah Gatra, beliau meragukan data yang dikumpulkan, karena B.M. Diah sudah sakit-sakitan. Rosihan mendukung data saya, karena saya menulisnya saat B.M. Diah masih segar bugar, meski di usianya yang ke-75 tahun. Dan juga, buku Butir-butir Padi B.M. Diah, Tokoh Sejarah yang Menghayati Zaman yang saya tulis itu banyak dicuplik di bukuB.M. Diah Wartawan Serba Bisa ini.

Ilustrasi/ IstimewaRasanya, tidak perlulah saya ceritakan bagaimana selanjutnya. Saya mungkin tidak memahami psikologi perempuan jika berhadapan dengan masalah seperti itu. Saya hanya ingin mengatakan, bahwa dengan apa yang telah dialaminya itu, Herawati Diah sangat tabah menjalani hidupnya hingga usia ke-95 tahun. Semoga Allah SWT terus memberkatinya. Selamat Ulang Tahun, Ibu. Mencapai usia hingga 95 tahun betul-betul merupakan anugerah dari Sang Maha Pencipta.

Catatan Legiun Veteran RI (LVRI) Itu

Terima kasih Pak Dasman atas sharing informasi di facebook LVRI tentang Letjen Pur Rais Abin/Ketua Umum LVRI. Beliau salah seorang tokoh Veteran Pejuang Kemerdekaan RI yang sampai saat ini masih exist, sehat, semangat dan selalu menggelorakan semangat kami generasi yang dididik dan diasuhnya, termasuk para Veteran Pembela Kemerdekaan RI dan Veteran Perdamaian RI post Angkatan '45 termasuk generasi AKABRI untuk terus mengabdi tanpa akhir bagi kejayaan NKRI.

Sikap, Keteguhan, Kepemimpinan, Keteladanan, Pengabdian bagi Bangsa dan NKRI dari generasi Angkatan '45, para senior seperti Pak Rais Abin, Pak Purbo Suwondo, Pak Sayidiman, Pak Sukotjo, Pak Awaludin Djamin, patut dikenalkan kembali kepada generasi muda saat ini.

Demikian pula keteladanan perjuangan para Pejuang Kemerdekaan Angkatan '45 lainnya yang telah mendahului kita seperti Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Bung Tomo, Laksamana John Lie, Laksamana Yos Sudarso, Marsekal Suryadharma, Marsekal Prof Dr Abdurahman Saleh, Marsekal Halim Perdanakusuma, Jendral Hoegeng, Jendral Moehammad Jasin, dllnya patut kita kenang kembali.

Acungan dua jempol masing-masing untuk karya-karya Pak Dasman dan untuk Blog Perspektif Budaya Danang Probotanoyo. Penuh nuansa dan pesan perjuangan bagi generasi penerus bangsa. GBU. Sekali Merdeka tetap Merdeka.

50 Tahun Supersemar (Surat Perintah 11 Maret), Seminar dan Membangun Bangsa dan Negara Indonesia

Hotel Bidakara,  Sabtu, 13 Februari 2016 menjadi momen penting bagi perjalanan sejarah bangsa ke depan. Kenapa tidak ? Di tempat inilah para sejarawan , tokoh militer, tokoh-tokoh yang berdekatan langsung dengan pelaku sejarah, bersedia hadir untuk mendiskusikan tentang Surat Perintah 11 Maret 1966, yang kini sudah 50 tahun berlalu.

Para pembicara yang hadir pada saat itu adalah Peter Kasenda, S.S, Prof.Dr.Taufik Abdullah, Dr.Anhar Gonggong dan Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri. Sedangkan sebagai  Panelis, Dr. Fuad Bawasir (Mantan Menteri Keuangan RI),  Subiakto  Tjakrawerdaya (Mantan Rektor Trilogi) dan  saya sendiri Dasman Djamaluddin,SH,M.Hum (Penulis Buku: “Jenderal TNI Anumerta Basoeki Rachmat dan Supersemar”).

Diskusi ini menarik, karena mencoba melihat sejarah tidak sepotong-sepotong. Melihat sejarah Indonesia secara utuh. Sudah tentu berbicara Supersemar, berbicara tentang dua Presiden RI, Soekarno dan Soeharto. Menampilkan kedua tokoh ini, mencoba melihat sisi-sisi positip untuk membangun bangsa ini ke depan. Jadi tidak melihat suatu peristiwa sejarah berputar-putar tanpa memikirkan masa depan bangsa ini selanjutnya.

Bangsa Indonesia sudah 70 Tahun Merdeka. Adalah hak dari generasi penerus kita mempertanyakan, sudah sejauh mana kemajuan bangsa ini dibandingkan dengan negara-negara lain. Sudah mampukah bangsa ini mandiri? Mengapa bangsa ini masih tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara lain yang belakangan merdeka? Mengapa utang kita terus menumpuk, sementara jika kita melihat perkembangan Tiongkok akhir-akhir ini, negara itu dipuji-puji International Monetery Fund (IMF) karena uangnya akan dijadikan alat tukar internasional di samping dollar AS. Sementara jika kita berkaitan dengan IMF sudah tentu dalam pikiran kita, “berapa besar lagi kita berutang?.”

Pada waktu  acara seminar tersebut, saya mencoba memaparkan pandangan saya akan  negara yang terus berkembang. Saya mencontohkan Rusia. Pada kunjungan saya bulan Desember 1992, saya menyaksikan sendiri bagaimana rakyat Rusia sangat menghormati  para mantan Presidennya yang kemudian makamnya dikawal oleh pasukan Rusia. Hormat mereka akan mantan presidennya patut menjadi contoh bangsa-bangsa di dunia. Melalui penghormatan kepada mantan kepala negara, bangsa tersebut sudah memiliki modal untuk maju ke depan. Itulah mungkin yang terkandung di dalam Pidato Presiden Soekarno, “Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah (Jas Merah).”

Di antara tokoh militer dari Angkatan Darat (AD),  yang ikut berbicara adalah Letjend TNI Kiki Syahnakri. Menurut dia,  peristiwa Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) tak terlepas dari peranan tokoh terselubung (invisible hand). Bahkan tokoh itu sudah ada sejak Indonesia merdeka tahun 1945.

"Dalam peristiwa kekacauan yang terjadi di republik ini sejak kemerdekaan, saya kira tak lepas dari invisible hand," kata Kiki.

Kalimat Kiki ini mengingatkan akan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Barat. Agen CIA telah berbicara dengan Kolonel Maludin Simbolon (Menlu PRRI) dan meminta agar perusahaan minyak AS di Riau diledakkan saja. Tujuannya  jika Caltex tersebut dileddakan, AS  bisa memakai dalih tersebut untuk masuk ke Indonesia dan menggulingkan pemerintahan Soekarno. Saat itu Simbolon menolak. “Saya masih nasionalis,” ujarnya.

Kesetiaan pada Republik Indonesia memang  dipertegas Pimpinan PRRI Ahmad Husein  ketika saya menemuinya dua kali di Jakarta dalam keadaan sakit. “Saya bukan pemberontak. Sebagai TNI, kami hanya ingin mengingatkan Bung Karno tidak terlalu dekat dengan PKI.” Oleh karena itu, jika Presiden AS John F.Kennedy  mendesak Belanda segera berunding dengan Indonesia dengan catatan kepada Indonesia agar komunis tidak ada lagi di negara ini, sangatlah wajar.

Kembali ke masalah yang dibicarakan Kiki, ia pernah membaca buku, berjudul "Incubus of Intervention: Conflicting Indonesia Strategies of John F. Kennedy and Allen Dulles", perang proksi (war by proxy) kerap terjadi di Indonesia. Pihak ketiga tidak secara langsung menciptakan kekacauan di Indonesia. Dari buku itu pula, tercermin pengaruh Amerika Serikat dalam beberapa peristiwa bersejarah di Indonesia.

Kiki pun mengaitkannya pada Doktrin Monroe milik Presiden Amerika Serikat ke-5, James Monroe. Doktrin Monroe mengatakan dunia tidak akan sepi dari konflik tapi konflik tidak boleh terjadi di Amerika. Oleh karena itu Amerika menciptakan konflik di luar negaranya.

"Pasti dengan Amerika tidak ingin membuat stabilitas di Indonesia, maka saya percaya tangan-tangan itu bekerja dari awal 1945, jatuhnya Soekarno dan jatuhnya Soeharto," ungkap Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu.

Kiki pun mengimbau agar pemerintah terus waspada akan potensi-potensi kekacauan semacam itu. Pemerintah perlu melakukan upaya untuk menghalangi keterlibatan tokoh terselubung. Kiki yakin, hal itu dapat diatasi jika kekuatan nasional dapat bersatu.

"Utamanya ada di partai politik tapu sayang sekali partai politik nasionalis masih 'sakit', terutama Golkar,” kata Kiki.

Akhirnya Kiki juga sedikit menyinggung masalah Freeport. Menurut saya Kiki Syahnakri tidak bisa melepaskan  peran perusahaan tambang AS itu di Papua. Sebagai orang yang bernah di Papua selama empat tahun, bersinggungan dengan MayJen C.I. Santoso, mantan Panglima Cenderawasih, semasa kuliah di FH Uncen, saya ikut mengamininya agar berhati-hati.(Foto:MetroTVNews dan arsip Dasman Djamaluddin)