10 September 2015

Jiwa Pemaaf Hamka (dari TNOL)

Kolom Komunitas

Jiwa Pemaaf Hamka

Written by Dasman Djamaluddin

Monday, 13 August 2012

Tidak ada teman sejati di dalam politik, yang ada hanya teman seideologi dan teman yang menjadi musuh karena ideologi....

IstimewaHubungan akrab antara Hamka-Soekarno sudah dimulai sejak tahun 1941, sebelum merdeka dan sebelum Soekarno menjadi Presiden RI Pertama. Perkenalan dimulai setelah selesai menghadiri Muktamar Muhammadiyah ke-30 di Yogyakarta, Januari 1941.

Menurut Irfan Hamka, putera beliau, adalah H. Abdul Karim (Oei Tjing Hin), Konsul Muhammadiyah Bengkulu, seorang Tokoh Cina Muslim, yang mengajak Hamka untuk menemui Soekarno di tempat pengasingannya di Bengkulu. Dalam pertemuan selama 2 jam itu hubungan keduanya jadi akrab.

Tahun 1946, ketika Soekarno telah diangkat menjadi Presiden RI pertama, Presiden mengajak Hamka untuk pindah dari Medan ke Jakarta. Namun karena terjadi Agresi Pertama, tahun 1947, permintaan Presiden tertunda. Pada tahun 1948, Presiden Soekarno berkunjung ke Sumatera Barat. Kembali Hamka bertemu Soekarno di Bukittinggi. Pada kesempatan itu Hamka menghadiahkan sebuah puisi kepada Presiden Pertama itu, dengan judul "Sansai juga aku kesudahannya."

IstimewaSetelah penyerahan Kedaulatan 1949, di awal 1950, Hamka mengajak keluarganya pindah ke Jakarta. Pada peringatan Isra' Miraj Nabi Muhammad SAW tahun 1950, Hamka diminta Presiden Soekarno memberikan wejangan tentang rahasia Isra' Miraj di Istana. Hubungan baik terus berlanjut. Begitu pula sewaktu pelaksanaan sholat ldul Fitri tahun 1951, yang diadakan di Lapangan Banteng yang diselenggarakan oleh PHBI (Panitia Hari Besar Islam) Jakarta.

Tahun 1955 Hamka terpilih menjadi anggota Konstituante. Sejak itu hubungan akrab dengan Soekarno mulai renggang, karena perbedaan ideologi yang harus diperjuangkan. Hamka dengan segenap fraksi Partai Islam memperjuangkan negara berdasarkan Islam. Sedangkan Presiden Soekarno ingin mempertahankan negara berdasarkan Pancasila. Hubungan dua orang seperti bersaudara itu terputus.

Baru pada tahun 1962 mereka bertemu kembali, ketika Hamka turut menyelenggarakan jenasah Mr. Mohammad Yamin. Dua tahun kemudian, Hamka ditangkap atas perintah Presiden Soekarno. Dua tahun 4 bulan lamanya Hamka ditahan atas perintah Presiden Soekarno, dari tahun 1964-1966, dengan tuduhan melanggar undang-undang Anti Subversif Pempres No. 11, yaitu tuduhan merencanakan pembunuhan Presiden Soekarno.

Istimewa"Betapa beratnya penderitaan kami sepeninggal ayah yang ditahan," ujar Irfan. "Buku-buku karangan ayah dilarang. Ayah tidak bisa lagi memenuhi undangan untuk berdakwah. Pemasukan uang terhenti. Untuk menyambung hidup, ummi mulai menjual barang dan perhiasan. Ayah baru bebas setelah Pemerintahan Soekarno jatuh, digantikan oleh Soeharto. Ayah kembali melakukan kegiatan seperti sebelum ditahan Soekarno."

Tanggal 16 Juni 1970, Hamka dihubungi oleh Bapak Kafrawi, Sekjen Departemen Agama. Pagi-pagi Sekjen ini datang ke rumah, Pak Kafrawi membawa pesan dari keluarga mantan Presiden Soekarno untuk ayah. Pesan itu pesan terakhir dari Soekarno, begini pesannya: "Bila aku mati kelak. Minta kesediaan Hamka untuk menjadi imam sholat jenasahku."

"Jadi beliau sudah wafat?" Hamka bertanya kepada Pak Kafrawi.

Istimewa"Iya Buya. Bapak telah wafat di RSPAD, sekarang jenasahnya telah dibawa ke Wisma Yaso." (Ini versi pertama).

Ada satu versi lagi, yang menyatakan bahwa dalam keadaan kritis mantan Presiden RI ini menyampaikan pesannya kepada keluarga beliau, bahwa bila datang ajalnya, beliau ingin yang menjadi imam sembahyang jenasahnya dilakukan oleh Hamka. Pesan itu disampaikan oleh keluarganya kepada Presiden Soeharto, yang telah menggantikan Soekarno sebagai Presiden RI ke-2.

Presiden Soeharto mengutus salah seorang Asisten Pribadinya, Mayjen Suryo, untuk menemui Buya Hamka di rumah Jalan Raden Fatah, didampingi seorang Sekjen Departemen Agama RI. Kepada Hamka utusan Presiden Soeharto itu menyampaikan permintaan terakhir Soekarno. Tanpa ragu pesan yang dibawa utusan Presiden Soeharto dilaksanakan oleh Hamka.

Hamka tiba di Wisma Yaso bersama penjemputnya. Di wisma itu telah banyak pelayat berdatangan, penjagaan pun sangat ketat. Sholat jenasah segera dilaksanakan begitu Hamka tiba. Dengan ikhlas, Hamka memenuhi pesan terakhir mantan Presiden Pertama itu, mengimami sholat jenasahnya.

IstimewaInilah kebesaran jiwa dan sifat pemaaf Buya Hamka kepada lawan-lawan politiknya secara ideologis: antara Islam, Nasionalis, dan Komunis, yang diwakili para tokohnya, yakni pencetus penggali Pancasila Mr. Mohammad Yamin dan Soekarno, serta tokoh Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) Pramudya Ananta Toer. Padahal tak jarang demi mempertahankan dan membela keyakinannya itu, Buya Hamka harus masuk penjara, difitnah, disingkirkan, dan dimiskinkan. Namun kesabaran beliau dalam menghadapi ujian itu berbuah menjadi hikmah yang luar biasa.

Tahun 1975 Hamka diberi kepercayaan untuk menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tahun 1978, Hamka berbeda pandangan dengan pemerintah tentang keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Daoed Joesoef, yang meniadakan libur sekolah selama puasa Ramadhan. Tahun 1980 terjadi perbedaan sikap dengan Menteri Agama, Alamsyah Ratuprawiranegara, karena Hamka tidak mau mencabut fatwa yang melarang perayaan Natal bersama. Sikap keras Hamka ditanggapi Alamsyah dengan rencana pengunduran dirinya. Mendengar niat itu, Hamka meminta Alamsyah mengurungkan niatnya, dan lalu Hamka sendirilah yang justru mundur sebagai Ketua MUI.

Sikap MUI yang independen ini tidak terlepas dari sikap Hamka yang sebelumnya, yang memindahkan Kantor Pusat MUI dari Masjid Istiqlal ke Masjid Al-Azhar. Hamka tetap berpendirian teguh tidak akan mencabut fatwa Natal tersebut. Ia mundur dari MUI pada 21 Mei 1981. Tak lama kemudian, ia meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 24 Juli 1981, di hari baik, hari Jum'at, dan bulan baik, bulan Ramadhan. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosanya, dan semoga generasi penerus mampu menyontoh sikap tegas Buya Hamka dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara ini, yang disesuaikan dengan syariah agama.

IstimewaSebagai orang yang memiliki ilmu dan kebesaran pribadi, Hamka digelari "Tuanku Syaikh".

Sebagai pejuang, Hamka memperoleh gelar kehormatan "Pangeran Wiroguno" dari Pemerintah RI. Sebagai intelektual Islam, Hamka memperoleh penghargaan gelar "Ustadzyyah Fakhriyyah" (Doctor Honoris Causa) dari Universitas Al-Azhar, Mesir, pada Maret 1959.

Pada 1974, gelar serupa diperolehnya dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Hamka tak pernah hilang dari sejarah umat Islam dunia. Pemikirannya menjadi referensi yang tidak pernah berhenti dalam berbagai masalah kemasyarakatan.

Share on facebook Share on twitter Share on google_plusone_share Share on email

08 September 2015

Tulisan dari TNOL

Kolom Komunitas

Pasukan Ahmad Yani Disusupi PKI?

Written by Dasman Djamaluddin

Friday, 29 June 2012

Faktanya, kehadiran PKI disambut hangat rakyat Indonesia sehingga dapat bertumbuh dengan subur....

Ilustrasi/IstimewaAhmad Husein mengatakan kepada saya, komunis itu paham anti tuhan. Nada itu sangat tegas dikatakannya. Ketegasan itu bukan tanpa alasan, karena Ahmad Husein sejak di HIS maupun MULO Taman Siswa sudah dikaderkan oleh Kepanduan Hizbul Wathan, yang dibentuk Muhammadiyah, sehingga bolehlah disebut sebagai orang yang taat beragama.

Memang, sepak terjang Partai Komunis Indonesia (PKI) di Sumatera Barat sangat memprihatinkan, sehingga Ahmad Husein jadi ikut membenci PKI. Untuk menggambarkan situasi Sumatera Barat di masa itu, saya pernah berjumpa dengan Jacky Mardono Tjokrodiredjo, mantan Kapolres Padang Pariaman, di masa Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

Ahmad Yani"Banyak sekali preman dan perampokan-perampokan," ujar Jacky. "Anda tahu siapa yang melakukan?" tanyanya kepada saya. "Itulah OPR, Organisasi Perlawanan Rakyat!" Ia sendiri yang menjawab. Menurutnya lagi, pada waktu penumpasan PRRI, maka telah dibentuk OPR atau Organisasi Perlawanan Rakyat. Pada masa proloog G30S, walau resminya OPR telah dibubarkan, ex anggota OPR masih bebas menggunakan seragam militer.

Ilustrasi/Istimewa"Pada tahun 1965, terdengar kabar bahwa ex anggota OPR yang fisiknya memenuhi syarat, akan dididik menjadi anggota TNI-AD. Syarat pendidikan dikesampingkan, yang penting kondisi fisik. Kepindahan saya dari Polres Pasaman ke Polres Padang Pariaman, tidak dapat dikatakan sebagai mutasi rutin. Pada waktu itu, pada umumnya mutasi untuk jabatan Kapolres, dilaksanakan setelah seseorang menjabat minimal 2 tahun di suatu wilayah. Saya baru menjabat 9 bulan sebagai Kapolres Pasaman, sudah terkena mutasi. Pertimbangannya, Polres Padang Pariaman adalah Polres yang tertinggi angka perampokannya dengan menggunakan senjata api," tutur Jacky.

Ilustrasi/IstimewaDitambahkan Jacky, perampokan yang terjadi sering diiringi dengan pembunuhan dan perkosaan. Pelaku perampokan disinyalir adalah ex anggota OPR. Setiap Polres akan melakukan penindakan, selalu memperoleh hambatan dari oknum-oknum militer. Menurut oknum-oknum tersebut, tuduhan bahwa yang melakukan perampokan adalah ex anggota OPR merupakan fitnah. Yang memfitnah adalah anggota Polres ex PRRI. Mereka balas dendam kepada ex OPR yang aktif menumpas PRRI. Sebagian anggota OPR adalah anggota Ormas PKI.

Secara pribadi, saya belum bisa mempertanggung-jawabkan data ini. Apakah benar pasukan A. Yani yang disuruh menggempur Kota Padang dan Bukittinggi di masa PRRI itu, sebagian besarnya menggunakan oknum PKI? Kenapa? Atau karena kekurangan pasukan? Jika ternyata pernyataan Jacky benar, sejarah baru bisa ditemukan.

Ilustrasi/IstimewaPerlu diketahui, bahwa PKI muncul kembali menjadi kekuatan setelah Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden No. X, yang merupakan peraturan tertulis pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia. Kemudian dikuatkan dengan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, tentang anjuran pendirian partai-partai untuk memperkuat perjuangan bangsa.

Lahirnya maklumat ini menimbulkan perdebatan yang panjang seputar UUD 1945, mengapa Sistem Pemerintahan Presidensiil sekonyong-konyong berubah menjadi Sistem Parlementer? Mengapa harus Wakil Presiden yang menandatanganinya? Bahkan salah seorang peneliti berkebangsaan Belanda, Lambert Giebels, mengatakan bahwa tindakan Wakil Presiden Muhammad Hatta merupakan kudeta diam-diam, dan menjelaskan kekecewaan Soekarno atas sikap Hatta, dimana Soekarno, menurut Lambert Giebels, setelah peristiwa itu menghibur diri di Pelabuhan Ratu.

Ilustrasi/IstimewaPKI semakin berkibar. Dalam Pemilihan Umum Pertama di Indonesia, 29 September 1955, PKI memperoleh suara 16,3 persen, berhasil menduduki posisi keempat dalam jumlah pengumpulan suara untuk Parlemen (DPR). Posisi teratas PNI dengan jumlah suara 22,1 persen, berikutnya Masyumi, 20,9 persen dan NU, 18,4 persen.

Juga perlu dicatat, pada masa Demokrasi Parlementer, di Sidang Konstituante, 10 November 1956, sebuah perdebatan ideologi terjadi di mana PKI merupakan suara terbesar kedua yang mendukung Pancasila setelah PNI. Tanpa adanya PKI, maka dua ideologi lainnya, Islam dan Sosial-Ekonomi akan menang. Tetapi, sidang konstituante ini sudah dua setengah tahun berjalan dan tidak mampu mewujudkan rumusan Undang-Undang Dasar Baru.

Ilustrasi/IstimewaPada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno mengajukan usul agar kembali ke UUD 1945. Begitu kembali dari perjalanan ke Jepang, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengambil tindakan penuh resiko, yaitu dengan mengeluarkan sebuah Dekrit untuk kembali ke UUD 1945. Setelah ini, PKI semakin leluasa memengaruhi Bung Karno, apalagi tanpa Bung Hatta. Bung Karno ingin agar PKI masuk ke dalam pemerintahan. Ini menjadi kekuatiran Ahmad Husein yang kemudian menjadi kenyataan.

"Yah, saya tahu itu, terhadap kepada PKI, ada beberapa saudara-saudara atau pihak berkeberatan... apakah kita dapat terus menerus mengabaikan satu golongan yang di dalam Pemilihan Umum mempunyai suara enam juta?" ujar Bung Karno tentang PKI.

Share on facebook Share on twitter Share on google_plusone_share Share on email

Add comm

16 Agustus 2015

Suara Rakyatlah yang Menentukan

Ketika saya bertemu dengan Sultan HB X di Yogyakarta, yang beliau tekankan tentang Daerah Istimewa Yogyakarta adalah atas kehendak rakyat. Rakyat Yogyakartalah yang menghendaki agar Yogyakarta menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta. Inilah yang penting buat suatu daerah, di mana didukung rakyatnya. Bukankah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, didukung penuh oleh rakyat? Ketika di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terjadi sedikit masalah mengenai Daerah Istimewa Yogyakarta yang Menteri Dalam Negeri nya Gamawan Fauzi (asal Minangkabau). Tetapi karena dukungan rakyat, pemerintah kembali mempertegas Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukan tidak penting dukungan unsur-unsur dari atas, tetapi yang LEBIH PENTING adalah dukungan rakyat.Oleh karena itulah ketika Daerah Istimewa Minangkabau (DIM) akan dibentuk, saya menyarankan agar diselenggarakan diskusi-diskusi atau seminar, bila perlu seminar internasional untuk melihat sejauh mana dukungan rakyat Minangkabau tentang Daerah Istimewa yang akan dibentuk.

04 Agustus 2015

Bersyukur Tiada Henti

Ketika saya membaca buku “80 Tahun Jacob Oetama,” berjudul “Syukur Tiada Akhir,” saya sejenak merenung dan langsung menyatakan setuju dengan judul buku tersebut. Judul buku tersebut mengajak kita agar bersyukur tiada henti, karena selama nafas yang diberikan Allah SWT masih berfungsi, wajarlah rasa syukur itu diungkapkan.

Kadangkala apa yang diperuntukkan untuk kita, tidak selalu sama dengan yang lain. Berbeda-beda, karena Allah SWT Maha Tahu dengan kemampuan kita. Allah SWT memang tahu dengan batas batas kemampuan kita, dan tidak akan memberi cobaan di luar batas kemampuan itu sendiri.

Tahun 1985, saya diperkenalkan oleh salah seorang pengamat dari Aceh (Fachry Ali) kepada B.M.Diah (Burhanudin Mohamad Diah) yang juga dari Aceh.B.M.Diah lahir di Kotaraja, Aceh dan sekarang bernama Banda Aceh. B.M.Diah, adalah tokoh pers dan memiliki penerbitan Kelompok Merdeka, antara lain Harian Merdeka yang terbit 1 Oktober 1945, Majalah Topik, Majalah Keluarga dan harian berbahasa Inggris, Indonesian Observer. Perantaraan B.M.Diah, maka pada Desember 1992 saya diundang ke Irak melalui Rusia dan Jordania. Hasil perjalanan saya terekam dalam buku Saddam Hussein Menghalau Tantangan.Buku ini memperoleh penghargaan dari Presidem Irak Saddam Hussein.

Pada bulan Juni 2015, buku B.M.Diah terbit dalam bentuk komik. Saya sebagai narasumber mendasarkan diri ke buku saya Butir-butir Padi B.M.Diah. Buku komik ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan,Museum Perumusan Naskah Proklamasi.

Selanjutnya saya berkenalan lagi dengan seorang perwira berasal dari suku Aceh, Letnan Jenderal (Marinir) Safzen Noerdin, yang lahir di Krueng Sabee, Aceh Jaya, Aceh. Ia adalah mantan Komandan Korps Marinir dan kemudian jadi Duta Besar Indonesia untuk Irak. Saya diundang ke Irak untuk kedua kalinya dalam kehidupan saya, September 2014. Saya bersyukur ke Irak karena bisa melihat perbandingan antara tanah air saya, Indonesia dan Irak. Juga situasi Irak di periode yang berbeda.

Pada tahap-tahap berikutnya, saya juga berkenalan dengan tokoh-tokoh lain. Seperti Prof Dr Ir Gunawan Satari, Sekretaris B.J.Habibie ketika ia menjadi Menristek RI. Juga dengan Keluarga Besar Jenderal Anumerta Basoeki Rachmat (alm) yang dikenalkan oleh Guru Besar FHUI, Prof Dr Satya Arinanto. Dari para dosen FHUI, terutama Dekan FHUI Prof Bari Azed, saya banyak menimba ilmu, yang kemudian dari perkenalan tersebut menghasilkan buku: Golkar sebagai Partai Alternatif (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2003).Berikut Letnan Jenderal (Purn) Rais Abin adalah perwira militer yang saya kenal. Ia pernah menjadi Panglima Pasukan Perdamaian PBB di Timur Tengah.Di samping sudah tentu saya juga sempat berbincang lama dengan Sultan HB X di Kraton Yogyakarta tentang kesultanan Yogyakarta.

Rasa bersyukur saya meningkat ketika saya, pada 1 Agustus 2015 menyaksikan Pengambilan Sumpah /Jandi Dokter Muda Periode 49 Tahun 2015 Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, di mana salah seorang yang mengambil sumpah adalah anak saya, Annisa Puteri. Gambar di bawah sekali, ia didampingi kedua kakaknya, Yudhi Kurniawan dan Ivan Setyadhi.

31 Juli 2015

Buku Komik B.M.Diah (Burhanudin Mohamad Diah)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Juni 2015 menerbitkan cerita bergambar atau buku komik B.M.Diah (Burhanudin Mohamad Diah). Beliau adalah tokoh pers dan pada malam 17 Agustus 1945, hadir bersama-sama Bung Karno-Hatta dan pejuang kemerdekaan lainnya di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda menyaksikan perumusan naskah proklamasi. Rumah Maeda itulah yang kini bernama Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Jalan Imam Bonjol No.1 Jakarta. Sebagai narasumber buku komik ini: Dasman Djamaluddin menulis data berdasarkan buku: Dasman Djamaluddin "Butir-butir Padi B.M.Diah, Tokoh Sejarah yang Menghayati Zaman" (Jakarta:Pustaka Merdeka,1992)

22 Juni 2015

TULISAN DASMAN DJAMALUDDIN DI TNOL.CO.ID

Kolom Komunitas

Hancurnya Pusat Peradaban Dunia

Dasman Djamaluddin

Sabtu, 21 Juli 2012

Manusia merekayasa teknologi untuk menghancurkan teknologi sebelumnya, dan memusnahkan kemanusiaan....

Ilustrasi/IstimewaIrak memiliki peradaban tertinggi di dunia. Tulisan pertama berasal dari sini, demikian pula Kitab Undang-Undang Bangsa Sumeria, Akkadia, Babylonia, dan Assyria. Semuanya membangun peradaban mereka di negeri ini. Barang-barang purbakala itu tersimpan di Museum Baghdad, yang dengan 28 galerinya merupakan museum terbesar di Timur Tengah. Barang-barang peninggalan di museum itu meliputi jangka waktu 100.000 tahun sampai ke Zaman Islam. Dalam satu peti kaca, terdapat sebuah batu yang berusia 10.000 tahun. Ada 12 guratan di situ - mungkin alat penanggalan zaman purbakala. Ada lagi beberapa cap yang dipakai orang Sumeria, 5.000 tahun yang lalu, untuk melegalisasikan dokumen. Sebuah relief abad kesembilan sebelum Masehi, memperlihatkan upacara jabat tangan antara dua orang.

Ilustrasi/IstimewaSebagian benda purbakala di Museum Irak itu merupakan reproduksi. Inilah yang menimbulkan keprihatinan banyak ahli. Benda-benda yang asli dibawa oleh para penjajah asing, atau ahli purbakala asing ke negaranya. Gerbang Ishtar di Baghdad misalnya, berada di Berlin, dan benda-benda lain ada di British Museum, dan di Museum Universitas Pensylvinia, Amerika Serikat.
Hukum Hammurabi, termasuk faktor yang membuat nama Babylonia di Irak terkenal sepanjang sejarah, merupakan kumpulan undang-undang tertua dan terlengkap di dalam sejarah dunia, yang diukir di sebuah tugu (Obelisk) dan dipahat dari Batu Diorit Hitam yang sangat terkenal di penjuru dunia. Sekarang tugu itu disimpan di Museum Louvre, di Kota Paris, Perancis, setelah dibawa ke Iran sebagai rampasan perang, pada Abad XII sebelum Masehi. Yang ada di Irak hanya copynya.

Ilustrasi/IstimewaNegara berperadaban tinggi inilah yang dibombardir pada Januari-Februari 1991, oleh Pasukan Multinasional pimpinan Amerika Serikat. Ada sekitar 114 ribu ton bom, sama dengan enam buah bom sejenis, yang pernah dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang dalam Perang Dunia II.
Salah satu tujuan saya ke Irak saat itu, Desember 1992, adalah ingin bertemu dengan Presiden Irak, Saddam Hussein. Namun sepertinya saya tidak bisa menemuinya. Karena, entah dia ada di mana. Suasana di Baghdad masih belum menentu. Setelah lama menunggu, saya ditelepon Kementerian Industri dan Perlogaman Irak. "Menteri ingin bertemu Bapak," ujar staf Kementerian. Saya pun bergegas ke sana sesuai dengan jadual yang ditentukan. Rupanya Presiden Irak, Saddam Hussein, meminta kepada Menteri Perindustrian dan Perlogaman Irak, Amir Al-Saadi, yang juga berkaitan keluarga dengan Saddam Hussein, untuk mewakili dirinya menemui saya.

Ilustrasi/IstimewaSaya diterima dengan senang hati dan menyampaikan salam dari Presiden Saddam Hussein. Juga mengatakan penyesalan karena Presiden tidak langsung bisa menemui karena situasi mulai memanas kembali. Apa yang dikatakan Menteri Amir Al-Saadi ini benar, setelah saya melewati perbatasan Irak menuju Jordania, pertempuran kembali terjadi dan perbatasan kembali diperketat. Untunglah saya sudah berada di wilayah Jordania. Kalau tidak entah kapan saya bisa kembali ke tanah air, karena tertahan di Irak.
"Saya sempat putus asa. Bagaimana tidak, karena sebelumnya segala sesuatu telah kami pelihara dan kami bina sejak lama, tiba-tiba semuanya hancur. Sekitar 92 persen sektor listrik hancur total. Sektor perindustrian banyak yang hancur," ujar Amir Al-Saadi kepada saya, saat itu.

Ilustrasi/IstimewaBagi seorang warga negara Dunia Ketiga, saya harus memahami apa yang tengah terjadi di Irak. Meskipun saya tidak bertemu Presiden Saddam Hussein waktu itu, tetapi pada tanggal 24 Juni 1998 saya memperoleh penghargaan dari Sekretaris Pers Kantor Kepresidenan Irak. Saya membaca hati-hati kalimat: "I am writing to inform you that His Excellency, Mr.Saddam Hussein, the President of the Republic of Iraq, has received with gratitude and pleasure your book, entitled Saddam Hussein: Menghalau Tantangan."
Meskipun tidak bertemu karena dalam situasi masih perang, alhamdulillah buku yang saya karang telah dibaca Presiden Irak Saddam Hussein. Penghargaan dengan hadiah saya terima di Kedutaan Besar Irak di Jakarta. Harian Kompas Sabtu, 15 Agustus 1998 memberitakan:
Ilustrasi/IstimewaPenghargaan untuk Penulis tentang Saddam
Dasman Djamaluddin, penulis buku "Saddam Hussein: Menghalau Tantangan" mendapatkan penghargaan dari Kantor Sekretaris Presiden Republik Irak. Penghargaan itu disampaikan oleh Duta Besar Irak untuk Indonesia, Dr. Sa'doon J. al-Zubaydi, Kamis (13/8) dalam upacara sederhana, di Kedutaan Besar Irak, di Jakarta. Dalam penghargaan itu, Irak menyampaikan terimakasih atas simpati dan dukungan terhadap perjuangan Irak.

TULISAN DASMAN DJAMALUDDIN DI TNOL.CO.ID

Kolom Komunitas

Wajah Irak 1992

Dasman Djamaluddin

Selasa, 17 Juli 2012

Riwayat pembunuhan manusia pertama, Iblis membujuk Qabil agar membunuh Habil, begitu pula tragedi Irak....

Ilustrasi/IstimewaPerang Teluk dan lamunan tentang Ali Alatas
Taksi yang saya tumpangi meluncur deras membelah padang pasir, menempuh jarak 885 kilometer. Sekitar 13 jam saya di taksi ini, bersama sopir berkebangsaan Irak. Sesekali rasa bosan bisa dihalau dengan berhenti di empat pos penjagaan. Dua pos penjagaan tentara Jordania, lebih kurang 335 kilometer dari Jordania, dan dua pos penjagaan lainnya milik tentara Irak, berjarak 550 kilomter ke Kota Baghdad.
Selama di perjalanan, saya masih mengingat-ingat ungkapan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ali Alatas, sewaktu di Jakarta, mengenai penilaiannya tentang Perang Teluk, agar Amerika Serikat (AS) dan sekutunya jangan menginvasi Irak.

Ilustrasi/IstimewaIni terbukti kemudian, dengan hasil laporan Jeremy Greenstock, mantan Duta Besar Inggris untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), periode 1998 sampai Juli 2003, seusai memberikan kesaksian tertulis, pada sidang penyelidikan peran Inggris soal invasi ke Irak, tanggal 23 November 2009. Kesaksian ini memunculkan niat AS menginvasi Irak. Meski kejadian yang dimaksudkan adalah Invasi AS ke Irak tahun 2003, tetapi analisa Ali Alatas, Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, mengenai arti dari invasi AS tidak jauh berbeda. "Amerika Serikat (AS) bertindak gegabah (hell bent) dalam mempersiapkan invasi ke Irak. Bahkan, AS amat gencar menghalangi Inggris yang mencoba mendapatkan izin internasional menjelang invasi," ujar Jeremy Greenstock.

Ilustrasi/IstimewaGreenstock juga menegaskan, Presiden AS, George W Bush, sama sekali tidak berniat mendapatkan sebuah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai pendukung invasi. Bush gencar berkampanye bahwa Presiden Irak Saddam Hussein adalah sahabat Osama Bin Laden. Pada kenyataannya, malah keluarga Bush pernah menjalin hubungan dengan Osama Bin Laden," tegas Greenstock.
"Saat para diplomat dunia gencar mendapatkan mandat PBB pada awal 2003 untuk izin invasi ke Irak, orang-orang dekat Bush bahkan mempertanyakan mengapa untuk urusan invasi saja berbagai hal yang dianggap sebagai tetek bengek harus didalami. Bahkan Washington menggerutu. Di antara gerutu itu adalah celoteh AS soal upaya yang dianggap hanya buang-buang waktu. Kita memerlukan perubahan rezim, mengapa kita harus terpaku pada upaya ini, kita harus mengabaikan itu dan segera melakukan apa yang sudah direncanakan," kata Greenstock, mengenang gerutu orang-orang dekat Bush itu.

Ilustrasi/IstimewaLanjut Greenstock lagi, menjelang invasi, beberapa negara termasuk Jerman, Perancis, dan Kanada, masih berharap invasi AS itu bisa digagalkan. Bahkan orang-orang dekat Bush sudah sangat tidak acuh pada opini dan upaya internasional. Bahkan, Tony Blair (Perdana Menteri Inggris waktu itu) sudah tidak bisa menghentikan niat Bush. Hanya dalam dua minggu Blair mampu meyakinkan Bush. Momentum rencana Invasi AS sudah matang, jauh sebelum invasi. Ini sudah sulit dibendung. Saya sudah memperingati bahaya invasi jika tidak memiliki legitimasi. Bahkan saya pernah mengancam mundur dari jabatan saya jika izin internasional tidak didapatkan menjelang invasi," jelas Greenstock, yang memang tidak lagi menjabat sebagai Duta Besar pada 2003, tahun invasi ke Irak.
Ali Alatas adalah Menlu paling lama dalam sejarah RI. Ia menjadi Menlu dalam empat kabinet, semasa pemerintahan Presiden Soeharto (1987-1999). Namanya juga pernah dinominasikan untuk menjadi Sekjen PBB, oleh sejumlah negara Asia, pada 1996. Tugas terakhirnya, diusia 76 tahun, adalah merumuskan Piagam ASEAN (Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara). Pada saat naskah asli 13 Bab, 55 Pasal itu ditandatangani kesepuluh pemimpin ASEAN di Singapura, 20 November 2007, dia masih sempat menyaksikan. Sayangnya, pada saat diberlakukan, 15 Desember 2008, Ali Alatas telah mendahului kita, pada 11 Desember 2008.

Ilustrasi/IstimewaAkhirnya kembali lamunan saya tentang Ali Alatas terhenti, ketika taksi yang membawa saya memasuki Kota Baghdad. Saya heran, jalan-jalan di kota itu tidak ada yang rusak, bangunan-bangunan gedung berdiri megah. Jika kita bayangkan peristiwa tanggal 17 Januari 1991, ketika AS dan sekutunya memborbardir Irak dengan 100 pesawat pembom mutakhir, tidaklah secepat itu perbaikan dilakukan. Jika diperinci, pada tanggal 17 Januari 1991, pukul 00.00 GMT, atau pukul 07.00 WIB, serangan dilancarkan ke seluruh Irak selama 19 jam. Pukul 06.35 GMT, atau pukul 13.35 WIB, serangan dilanjutkan lagi. Pada tanggal 17 itu saja, pasukan multinasional telah melancarkan 750 kali serangan, bahkan lebih.
Hari menjelang senja. Taksi yang membawa saya sampai di sebuah hotel bintang lima, Palestine Meridien, sebuah hotel yang ditunjuk Pemerintah Irak untuk saya. Hotel terletak di tengah-tengah jantung Kota Baghdad, di Jalan Sa'doun. Di tengah-tengah kota itu mengalir Sungai Tigris dan Euphrat, yang panjangnya masing-masing sekitar 1.718 dan 2.300 kilometer.

Ilustrasi/IstimewaMemasuki hotel di masa damai, berbeda dengan di masa perang. Kita bisa saja tidur nyenyak, tetapi tetap juga waspada. Seorang pelayan berkebangsaan Sudan memberi tahu saya agar berhati-hati, dan jangan terlalu banyak bicara. Ingatan saya langsung ke negara-negara yang selalu memakai alat penyadap. Bahkan saking berhati-hatinya, banyak di antara mahasiswa Indonesia di Baghdad ingin bertemu, saya hanya bilang jangan di hotel, di luar saja, ujar saya. Sangatlah wajar saya berhati-hati, karena Pemerintahan Saddam Hussein saat itu sangat ditakuti. Apalagi saya ke Baghdad, setelah disetujui, dianggap sebagai undangan Kementerian Penerangan Irak. Dan hotel tempat saya menginap, juga mereka yang pilihkan, bukan saya pribadi. Jadi, begitulah. Maka kalau ingin tetap baik-baik saja, ya saya harus berhati-hati benar.

TULISAN DASMAN DJAMALUDDIN DARI Tnol.co.id

Kolom Komunitas

Kapitalisme Gagal, Dimana Pancasila?

Written by Dasman Djamaluddin

Wednesday, 08 February 2012

Kapitalisme mulai menampakkan tanda-tanda kegagalannya, tapi apa penggantinya?

Foto: Dok. rri.co.idMungkin luput dari pengamatan kita, bahwa pada tanggal 28 Januari 2012 lalu, kapitalisme digugat di Davos, Swiss. Di negara ini sedang berlangsung Pertemuan Forum Ekonomi Dunia, selama lima hari, yang dihadiri para otoritas keuangan dan pebisnis seluruh dunia. Berbagai hal dikemukan di sana, terutama badai krisis utang Zona Euro, yang beranggotakan 17 negara, dan resesi ekonomi Amerika Serikat. Jika tidak diatasi sesegera mungkin, berdampak timbulnya badai krisis di seluruh dunia, termasuk Indonesia.
Pertemuan itu juga berlangsung di tengah-tengah ancaman Iran akan menutup Selat Hormuz, yang menjadi jalur vital bagi sekitar 40 persen minyak dunia. Jika semuanya terjadi, harga minyak akan melambung tinggi, yang pasti akan sangat memprihatinkan bagi perekonomian dunia.

Istimewa Selama lima hari itu pula kapitalisme digugat. Kapitalisme tidak mampu mengangkat harkat dan martabat warga dunia. Tetapi tidak ada pilihan lain, Sistem Kapitalisme masih bisa digunakan, karena belum ada pilihan lain setelah tumbangnya Sistem Sosialisme di berbagai belahan dunia. Dalam hal ini, saya teringat akan kalimat-kalimat Burhanuddin Mohammad Diah (B.M. Diah), yang bukunya sempat saya tulis (Butir-butir Padi B.M. Diah, Tokoh Sejarah yang Menghayati Zaman, pada tahun 1992), yang pada waktu itu sebagai Menteri Penerangan RI, di depan para perwira tinggi, Seskoad, Bandung:
"Kebebasan berpikir cara liberalistis juga bukan ideal dari pada seorang Pancasilais seperti kita, karena ia memberikan kebebasan untuk memeras manusia oleh manusia (Kapitalisme) dan memberi kebebasan untuk memberi cap inferiority pada sesuatu bangsa oleh bangsa yang lain (Rasialisme). Kebebasan yang diikrarkan oleh Pancasilais adalah kebebasan yang dibatasi dengan akal budi yang berjalan di jalan yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa, kebebasan yang berbudaya (cultures freedom)."
Kalimat ini memberi arti pada kita, bangsa ini terpaksa mengikuti pola-pola yang dimainkan dua kekuatan sistem dunia, sosialisme dan kapitalisme, karena kita tidak mampu mengembangkan pola pemikiran alternatif ke hadapan masyarakat dunia. Seandainya saja bangsa ini mampu mengetengahkan pilihan Pancasila sebagai sebuah sistem baru, maka alangkah baiknya. Kita berhenti di tengah jalan untuk mengetengahkan di tengah-tengah peradaban dunia, termasuk di Indonesia sendiri.

IstimewaJika kita bayangkan bagaimana para pendiri republik ini telah menuangkan pemikiran-pemikiran briliannya, tidak sulit bagi bangsa ini mengetengahkan model peradaban baru, Pancasila sebagai alternatif. Sayang yang kita contohkan ke hadapan dunia adalah kemelut yang berkepanjangan di bidang korupsi, karena kita lebih tertarik memakai pola pikiran orang lain. Menurut saya, selama kita tetap menerapkan pola pemikiran kapitalisme, Pancasila yang kita dengung-dengungkan hanya sebagai sebuah mimpi. Di masa Soeharto, terlepas dari masalah lain, masih ada Badan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila menjadi sebuah lembaga tersendiri, meski pada akhirnya tujuannya tidak sebagaimana diharapkan. Tetapi sekarang?

Tulisan Dasman Djamaluddin dari TNOL

Kolom Komunitas

A Million Friends, Zero Enemy

Written by Dasman Djamaluddin

Wednesday, 11 July 2012

Pengaktifan kembali Kedutaan Besar Republik Indonesia di Baghdad, Irak, sudah melalui penjajakan panjang....

Ilustrasi/IstimewaIni adalah pernyataan Menteri Luar Negeri RI, Dr. Marty M. Natalegawa di setiap pertemuan untuk menjelaskan ke arah mana kebijakan luar negeri kita sekarang ini. Tanpa musuh, tetapi banyak teman. Begitu juga terhadap Irak, yaitu: "Menjadikan Irak sebagai Negara Sahabat yang Saling Menguntungkan."
Oleh karena itu, pembukaan kembali Kedutaan Besar Indonesia di Irak, harus melalui perjalanan yang panjang. Setelah diselenggarakannya pemilihan umum legislatif, tanggal 7 Maret 2010, di Irak, dan terbentuknya Pemerintah Baru Irak melalui proses damai dan demokratis, maka pada tanggal 21 Desember 2010, Pemerintah Indonesia melakukan usaha-usaha penjajakan pengaktifan kembali kantor perwakilan RI di Baghdad, yang sebelumnya dinon-aktifkan, Maret 2003, menyusul invasi AS dan pasukan koalisi ke Irak.

Ilustrasi/IstimewaTetapi sejak 2008, Pemerintah Indonesia, melalui Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, telah membuat Nota Diplomatik, tanggal 19 Desember 2008, meminta informasi seputar perkembangan jumlah kantor perwakilan asing di Baghdad, dan perkembangan kondisi keamanan serta pembangunan ekonomi Irak. Seperti itulah upaya awal rencana pengaktifan kembali Kantor Perwakilan RI di Baghdad. Jadi, terlihat sangat jelas dalam masalah keamanan, Indonesia sudah menjajakinya dengan amat berhati-hati.

Ilustrasi/IstimewaTanggal 13 Januari 2009, Direktur Timur Tengah Kemlu RI menerima kunjungan Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) Irak, di Jakarta, Mr. Younis S. Sarhan, dalam rangka meminta informasi mengenai hasil kunjungan Perdana Menteri Suriah ke Indonesia, sekaligus menyampaikan Nota Diplomatik Irak, yang merupakan tanggapan atas Nota Diplomatik Direktur Timur Tengah Kemlu RI. Dari Nota Diplomatik Irak itu, diketahui sudah terdapat 55 kantor perwakilan asing di Baghdad, baik pada tingkat Kedutaaan, Konsulat, dan organisasi internasional. Sudah terdapat jalur penerbangan Baghdad-Amman, Baghdad-Damaskus, Baghdad-Kopenhagen, dan Baghdad-Paris. Kondisi keamanan Irak dinyatakan relatif lebih aman. Terdapat banyak kemajuan. Penguatan penerapan hukum diterapkan. Pihak Irak berharap, Indonesia dapat segera mengaktifkan kembali Kedutaan Besarnya di Baghdad.

Safzen Noerdin. (Foto: Istimewa)Tanggal 26 Januari 2009, Kuasa Usaha Ad Interim Irak bertemu kembali dengan Direktur Timur Tengah di Kementerian Luar Negeri. Permintaan pembukaan Kedubes RI kembali dikemukakan. Bahkan Pemerintah Irak sudah menunjuk pejabat baru sebagai Dubesnya di Jakarta. Akhirnya, dalam rapat dengar pendapat antara Menteri Luar Negeri RI dengan Komisi I DPR, 21 Januari 2011, Menlu RI menyampaikan informasi, bahwa permohonan arahan yang telah diajukan Kemlu terkait pengaktifan kembali KBRI Baghdad, telah disetujui Presiden RI.

Tanggal 29 Juni 2011, Pejabat Dinas Luar Negeri Kemlu RI, yang ditunjuk mengaktivasi kembali KBRI Baghdad telah, menyampaikan letter of introduction (Loi) kepada Wakil Menlu Irak, H. E. Mr. Labib Abbawi, yang dalam Loi tersebut disampaikan penunjukan Pemerintah RI kepada Pejabat Kemlu RI sebagai Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Baghdad. Tugas Kuasa Usaha ini berakhir setelah Letjen TNI (Mar/Purn) Safzen Noerdin menggantikannya sebagai Dubes RI yang tetap di Baghdad. Sehingga, dapatlah dimengerti bahwa penjajakan pembukaan kembali Kedubes RI di Baghdad, sudah melalui kajian yang matang. Keamanan sudah relatif aman, dan siapa pun pengusaha Indonesia berinvestasi di Baghdad, Dubes RI sendiri ikut mengamankannya. "Sekarang, bukan besok atau lusa, untuk meraih kesempatan ini," ujar Safzen Noerdin.

14 April 2015

PERTAMA KALI SAYA KE IRAK, SEPTEMBER 1992

Pertama kali saya ke Irak, September 1992. Pada waktu ini Pemimpin Redaksi/Umum Harian Merdeka, B.M.Diah meminta Duta Besar Irak di Jakarta agar saya diundang ke Irak. Waktu Saddam Hussein berkuasa, suasana relatif tenang. Saya terlihat wawancara dengan Menteri Perindustrian dan Logam Irak, Amir Al-Saadi.