SLAMET RAHARDJO: “KITA HARUS MERDEKA DARI KETIDAKTAHUAN DIRI SENDIRI”
Slamet Rahardjo Djarot, siapa yang tak kenal beliau. Dikenal sebagai Aktor Senior Indonesia. Kakak kandung penata musik dan politikus Indonesia, Eros Djarot. Slamet Rahardjo yang sering pula dipanggil dengan nama kecilnya memet ini, lahir di Serang, Banten, 21 Januari 1949.
Banyak film yang sudah dibintangi dan disutradarainya, antara lain “Badai Pasti Berlalu,”Tjut Nya Din,”Marsinah,”Laskar Pelangi,”Ketika Cinta Bertasbih,”Alangkah Lucunya Negeri ini.” Saya menekankan kata:”Alangkah Lucunya Negeri Ini,” karena memang bangsa kita sekarang sedang dilanda kegundahan. Korupsi di mana-mana. Ketidakjujuran sedang bersahut-sahutan untuk menampilkan tokoh-tokoh yang nota bene hanya tampil memakai topeng. Tidak asli wujudnya dan bahkan tidak mengenal siapa dirinya.
Inilah yang ditekankan Slamet Rahardjo di hadapan peserta Seminar Nasional:”Makna Kemerdekaan: Dulu, Kini, dan yang Akan datang,” yang diselenggarakan Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Museum Nasional, Jakarta, Selasa, 3 Desember 2013.”Kita harus merdeka dari kebodohan dan merdeka dari ketidaktahuan diri kita sendiri,” ujar Slamet Rahardjo.
Sebagai seorang moderator, memang saya tidak terlalu sulit mengkaitkan pemikiran pembicara kedua di sesi kedua, Slamet Rahardjo Djarot dengan Arswendo Atmowiloto yang sudah menjadi pembicara pertama. Sama-sama menginginkan perbaikan bangsa ini ke depan. Mengisi kemerdekaan dengan hasil-hasil karya nyata.
“Saya anak tentara,” ujar Slamet Rahardjo memulai pembicaraannya. “Di lingkungan militer,” tegasnya. “Saya sejak awal sudah mengenal keterbatasan diri saya. Untuk itulah saya mengenal siapa saya. Dengan mengenal diri kita sendiri, bisa memacu seseorang untuk berbuat lebih baik, lebih baik dan lebih baik lagi."
"Kita muncul dengan kekuatan diri kita sendiri (dari dalam) dan bukan berdasarkan pengaruh luar,” tegas Slamet Rahardjo.
Di dalam makalahnya berjudul: “Film Kemerdekaan Versus Kemerdekaan Berkarya,” Slamet Rahardjo sangat perihatin dengan dunia perfilman sekarang ini. “Tanpa roh,” tegasnya dengan menyebut berbagai contoh film di mana jalan cerita film itu tidak sesuai dengan budaya bangsa.
”Pembuat film menyerah dan tidak bisa berbuat apa-apa karena posisinya sebagai pribadi yang dibayar sehingga tidak memiliki posisi tawar yang kuat. Kemerdekaan berkarya hancur lebur. Kekuatan kapitalis telah menghancurkan cita penciptaan. Kreativitas dikebiri sejak awal persiapan penciptaan sebuah karya film,” demikian Slamet Rahardjo mengutarakannya dengan tenang, tetapi penuh semangat.
“Oleh karena itu,” demikian Slamet Rahardjo, “Dukungan pemerintah sangat diperlukan mengingat banyaknya kenyataan kualitas film menjadi rusak karena menampilkan produk-produk sponsor yang dipaksakan, sehingga merusak nilai artistik, teknik dan yang terpenting menyalahi fakta sejarah.”
Sejauh ini, kembali Slamet Rahardjo menegaskan, pembahasan tentang perfilman nasional, UU Perfilman yang berlaku, kurang menampilkan tugas dan tanggung-jawab pemerintah, padahal jelas-jelas termaktub di dalamnya bahwa film adalah produk budaya.
“Jika negara Adikuasa menggunakan film sebagai media penakluk dunia, maka jika hari ini kita bicara soal Film Kemerdekaan yang bernafaskan perjuangan, maka sejak sekarang kita harus mulai lagi memaknai arti Merdeka, Kemerdekaan dan Memerdekakan," tambah Slamet Rahardjo.
“Pemerintah masih terbelenggu oleh rasa ewuh-pakewuh. Secara perundang-undangan, jelas perfilman di bawah Kementerian yang bertanggung-jawab pada masalah kebudayaan. Tetapi kegiatan perfilman saat ini berada di dua Kementerian, yaitu Kemendikbud dan Kemenparekraf. Pembagian kapling tugas dan tanggung jawab antar mereka dilakukan berdasarkan MoU dan kekuatannya tidak mungkin mentorpedir UU,” kembali Slamet Rahardjo menggarisbawahi.
“Kenyataan ini jelas merupakan gambaran bahwa kita belum Merdeka dari ketidaktahuan kita tentang film sebagai produk budaya,” ujar Slamet Rahardjo.”
“Lalu kemerdekaan apa yang kita miliki ketika politik kebudayaan kita lebih merapat pada semangat konsumtif dan bukan kreatif? Kebijakan impor di berbagai produk kebutuhan hidup merupakan bukti ketergantungan pada bangsa lain. Lalu bagaimana pula kita bisa melangkah pada upaya memerdekakan ketika kita masih erat terbelenggu dan kebijakan negara masih dikendalikan negara tertentu?.” (FOTO:Zusneli Zubir)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar