KBRI BAGHDAD KELUARKAN PERINGATAN, APAKAH AS KEMBALI KE IRAK ?

(DIAMBIL DARI  : m.kompasiana.com/post/read/666306/1/kbri-baghdad-keluarkan-peringatan-apakah-as-kembali-ke-irak.html

Oleh Dasman Djamaluddin

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Baghdad, Irak,  mengeluarkan peringatan agar Warga Negara Indonesia berhati-hati dan waspada akan perkembangan terakhir di negara 1001 malam itu. Situasi Irak semakin tidak jelas sejak pemberontak dari kaum Sunni gencar menyerang berbagai kota di wilayah Irak dan ingin merebut kota Baghdad.

Kecemasan ini bertambah, karena  separatis kaum Kurdi di Utara Irak pun membonceng gempuran milisi Sunni. Bahkan  pemberontak Kurdi sudah menguasai penuh kota kaya minyak, Kirkuk.

Sejak ditinggal pasukan Amerika Serikat (AS) sejak 2011, kondisi Irak terus menerus diteror oleh bom bunuh diri dan aksi kekerasan lainnya. Meski sudah berdamai dengan pemerintah Irak sekarang ini, tetapi suku Kurdi masih tetap ngotot untuk mendirikan sebuah Negara Merdeka.

Pemberontakan dari kelompok Sunni yang sangat gencar dilakukan akhir-akhir ini merupakan akibat dari serangan Amerika Serikat tahun 2003. Presiden Irak yang berkuasa saat itu, Saddam Hussein terguling dan kemudian ditangkap di tempat persembunyiannya. Setelah itu digantung oleh bangsanya sendiri.

Memang ketika pasukan Amerika Serikat masih berada di Irak, situasi bisa dikendalikan. Kedutaan Besar RI di Baghdad kembali dibuka secara resmi. Tetapi setelah pasukan Amerika Serikat ditarik keseluruhannya dari wilayah tersebut pada 2011, pasukan keamanan Irak yang baru sepertinya belum terlatih dengan baik. Sudah tentu pemerintahan yang dipimpin kelompok Syiah sedikit banyaknya belum terampil menghadapi berbagai goncangan setelah ditinggalkan Saddam Hussein. Pengikut-pengikut Saddam Hussein yang kebanyakan Sunni inilah kemudian bergabung dengan pemberontak Sunni dan kelompok penentang pemerintahan yang didominasi Syiah.

Di dalam buku saya,"Saddam Hussein, Menghalau Tantangan,"(Jakarta: Penebar Swadaya, 1998) yaitu hasil rangkuman perjalanan saya ke Irak pada tahun 1992, saya menegaskan bahwa situasi dan kondisi negara-negara di Timur Tengah berbeda dengan situasi dan kondisi negara-negara di belahan dunia lain. Sikap otoriter yang ditampilkan para pemimpin negara-negara di Timur Tengah sesuai dengan karakter budaya bangsanya, keras dan memang suka berkelahi. Itu pulalah sebabnya Allah SWT menakdirkan wilayah di Timur Tengah sebagai tempat turunnya agama-agama agar bisa mengatur rakyatnya yang terkenal dengan sifat kerasnya.

Selama Saddam Hussein berkuasa selama 24 tahun, situasi Irak  tenang. Tidak ada gejolak-gejolak dan kesemuanya dapat ditanggulangi. Kemudian Saddam dianggap otoriter dan dituduh membunuh rakyatnya sendiri. Tetapi kalau kita kembali ke sejarah bangsa-bangsa Arab, hampir seluruh  perjalanan pemimpin-pemimpinnya untuk naik tahta dilakukan dengan kekerasan. Menurut saya, memang demokrasi ala Barat belum bisa diterapkan di negara-negara Timur Tengah. Budaya bangsanya yang membedakan antara demokrasi ala Timur Tengah dan demokrasi ala negara-negara Barat. Sebagaimana kita juga sebenarnya yang berbeda antara demokrasi ala Barat dengan demokrasi ala Indonesia.

Sebenarnya, perjalanan saya ke Irak akhir Desember 1992 bukanlah perjalanan yang menyenangkan. Pada waktu itu saya menempuh perjalanan dari Jordania ke Irak melalui jalan darat, secara keseluruhan 885 kilometer yang ditempuh lebih kurang sekitar 13 jam. Persoalan mendasar Irak dewasa itu adalah mengenai Embargo PBB dan pemberlakuan larangan terbang sepanjang garis paralel 36 di Utara dan Selatan Irak. Pemberlakuan Zona Larangan Terbang itu membuat semua orang, siapa pun dia, baik pejabat tinggi maupun rendah, bila ingin berkunjung ke Irak harus melalui jalan darat melalui satu-satunya dari Jordania sebagaimana yang saya lakukan.

Irak adalah negara kaya minyak. Nomor dua terbesar di dunia setelah Arab Saudi. Masalah minyak ini pulalah merupakan salah satu faktor mengapa Irak menjadi bahan rebutan negara-negara adidaya, termasuk Amerika Serikat tersebut. Jika situasinya sudah seperti ini, apakah Amerika Serikat akan kembali lagi ke Irak dan tidak  membiarkan terjadi lagi pergolakan lebih tajam di wilayah itu berakibat kepentingan negara itu terganggu, khususnya mengenai minyak.Dalam arti menghalalkan intervensi ke negara berdaulat  sebagaimana intervensi pertama yang berhasil menggulingkan Presiden Berdaulat Saddam Hussein?