BERBAGI PENGALAMAN MENULIS BIOGRAFI DI AUDITORIUM KOMPAS

BERBAGI PENGALAMAN MENULIS BIOGRAFI DI AUDITORIUM KOMPAS
Kamis, 13 September 2012 ruang Auditorium Kompas dipenuhi para penulis.Saya adalah di antara para penulis, yang diundang di antaranya,St.Sularto (Wartawan Kompas/Penyusun Buku Jacob Oetama),Julius Pour (penulis Buku Benny Murdani), Dr.Asvi Warman Adam (Sejarawan), Prof.Eka Budianta (Sastrawan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI).Acara tersebut ingin berbagi pengalaman dalam penulisan biografi.Bagi saya menariknya selain berbagi pengalaman adalah penayangan buku saya Rais Abin yang InsyaAllah akan terbit bulan September 2012 ini.Rais Abin (Letjen/Purn) masih merupakan satu-satunya putera bangsa yang berhasil meraih jabatan Panglima Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).Mudah-mudahan dengan adanya buku ini memacu para perwira muda TNI melakukan hal sama. Perjanjian Camp David terlaksana berkat laporan Rais Abin kepada Sekjen PBB Kurt Waldheim bahwa kedua belah pihak waktu itu Mesir dan Israel sudah mulai mau berdialog..Sebuah kebanggaan bagi kita semua, khususnya putera bangsa Indonesia berhasil memainkan peranan penting pada tahun 1979 itu di Timur Tengah. Bayangkan kita mampu membawahi 4.031 pasukan dari tujuh negara, Australia, Kanada, Finlandia, Indonesia sendiri, Polandia, Ghana dan Swedia.Buku ini sekapur sirihnya langsung dari Jacob Oetama, Pemimpin Umum Harian Kompas, sahabat Pak Rais Abin.

11 Mei 2013

SEBAIKNYA PAPUA JANGAN MERDEKA



Masalah Papua kembali mencuat kepermukaan setelah dibukanya “Kantor Free West Papua” di kota Oxford, Inggris. Bangsa Indonesia terkejut. Pemerintah Indonesia langsung menyampaikan protes keras dan keberatan yang mendalam terhadap perkembangan dimaksud. Atas instruksi Kementerian Luar Negeri, Dubes RI di London telah menyampaikan posisi pemerintah tersebut kepada Pemerintah Inggris”, ujar Menlu RI, R.M. Marty M. Natalegawa, di Jakarta, 4 Mei 2013. Hal yang sama juga dilakukan kepada Kedubes Inggris di Jakarta.

Menurut Kementerian Luar Negeri RI pembukaan kantor tersebut jelas tidak sesuai dan bertolak belakang dengan hubungan bersahabat yang selama ini terjalin di antara kedua negara dan bahkan posisi Pemerintah Inggris sendiri yang selama ini mendukung integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) termasuk di dalamnya Papua dan Papua Barat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah NKRI. Selain itu, tindakan tersebut juga bertolak belakang dengan pandangan masyarakat internasional yang secara tegas mendukung NKRI. “Perkembangan dimaksud sebenarnya lebih mencerminkan keputusasaan pihak separatis menghadapi kenyataan dimaksud” tegas Marty.

Sementara itu Pemerintah Inggris, melalui Kedubesnya di Jakarta telah menyampaikan tanggapan terhadap perkembangan dimaksud yang intinya menegaskan kembali sikapnya yang tidak mendukung kemerdekaan Provinsi Papua dan Papua Barat. Selanjutnya Pemerintah Inggris menegaskan pula bahwa Dewan Kota Oxford tidak mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Inggris dan memandang bahwa keputusan untuk membuka kantor dimaksud sepenuhnya adalah keputusan Dewan Kota Oxford.

Dalam hal ini Pemerintah Indonesia sekali lagi mendorong agar Pemerintah Inggris senantiasa konsisten dan nyata menunjukkan kebijakannya untuk tidak mendukung tindakan apa pun yang terkait dengan separatisme Papua sesuai dengan hubungan bersahabat Indonesia dan Inggris dan sejalan dengan pandangan masyarakat internasional terkait integritas wilayah NKRI.

Pernyataan Kementerian Luar Negeri RI itu sudah tentu sangat tepat. Jangan ada lagi intervensi asing setelah kita mengalami penjajahan yang begitu lama.Berbagai negara di masa-masa Pemerintahan Soekarno memang ingin memasuki wilayah yang telah kita proklamirkan sejak 17 Agustus 1945, terutama Belanda pada waktu itu yang ingin kembali menjajah Indonesia. Diperkuat dengan Inggris atas nama Sekutu.

Papua yang dulunya bernama Irian Barat memiliki luas 22 persen dari luas daratan Indonesia, tetapi hanya menampung penduduk sebanyak 0.79 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Kerenggangan penduduk ini merupakan salah satu kendala dalam pengembangan wilayah.

Saya pernah menulis di Harian Suara Karya, Selasa 13 Juni 2000, berjudul:”Belum Saatnya Berdiri Negara Papua Merdeka.” Intinya memang penduduk asli yang terdiri dari banyak suku di Papua tidak harus merdeka. Sama halnya dengan kepulauan lain di Indonesia seperti Sumatera, Sulawesi, Jawa, NTT dan lain-lainnya yang tergabung dalam NKRI. Jika kita berbicara asal suku sungguh tidak relevan lagi pada saat ini, karena di daerah-daerah lain juga memiliki identitas yang berbeda-beda. Namun tetap satu. Bangsa Indonesia. Yang menjadi masalah sekarang adalah person-personnya. Berintegritaskah dia, memiliki semangat cinta tanah air kah, mempunyai jiwa patriotikkah. Bahkan dikatakan bahwa cinta kepada tanah air merupakan sebagian dari iman.Mempertahankannnya dari intervensi asing merupakan kewajiban dari setiap warga negara.

Papua memang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Salah seorang pengarang asing, Gavriil Kesselbrenner yang di dalam bukunya berjudul:”Irian Barat: Wilayah yang Tak Terpisahkan dari Indonesia,” yang diterbitkan tahun 1961, mengatakan bahwa lama sebelum kedatangan kaum penjajah, antara Indonesia dengan Papua terdapat hubungan-hubungan politik, perdagangan dan kebudayaan.

“Para ahli sejarah dan etnografi Barat, Hille, Finsch, Kriger, Van Erde, Risenfeld dalam karya-karyanya mengutarakan, bahwa Papua (dalam bukunya itu memakai istilah Irian Barat) yang dalam masa lampau sering dikunjungi orang-orang Indonesia, mengalami pengaruh Indonesia yang bermanfaat dalam segala lapangan kebudayaan materiil. Bangunan-bangunan besar dari batu yang masih ada sampai kini di beberapa daerah Papua didirikan oleh orang-orang Indonesia,” ujarnya.

Pada sisi lain dengan adanya masalah ini, Pemerintah Indonesia memang diingatkan agar bersungguh-sungguh mewujudkan kesejahteraan kehidupan rakyat Papua. (Foto: Patung Pembebasan Irian Barat /Sekarang Papu di Lapangan Banteng, Jakarta)

25 Februari 2013

LAUNCHING BUKU "INDONESIA TANPA LIBERALISME MUNGKINKAH?"

LAUNCHING BUKU "INDONESIA TANPA LIBERALISME MUNGKINKAH?" Bertempat di Toko Buku Leksika Kompleks Apartemen Kalibata City, Minggu, 24 Februari 2013 diselenggarakan launching buku berjudul:"Indonesia Tanpa Liberalisme Mungkinkah?". ...

Saya hadir di antara 10 penyumbang tulisan di dalam buku tersebut.Buku setebal 194 halaman yang diterbitkan Komunitas Washaton ini tentu menarik karena Liberalisme itu problematis. Hanya saja, suka atau tidak,ide maupun praktik liberalisme telah menggurita di negeri ini.Kita dipaksa untuk menerimanya saja. Yang demikian tentu bukan sikap yang tepat. Tapi, kita juga dihadapkan pada persoalan pelik, apakah bisa menolak ide-ide liberalisme. Apakah kita juga bisa hidup di negeri ini tanpa liberalisme. Wacana ini, barangkali telah muncul jauh sebelum liberalisme benar-benar menancapkan pengaruhnya secara kuat, namun rasa-rasanya gaungnya belum cukup menggema.

Halaman 137 dan 138 buku ini dalam Bab 8 "Melawan Arus Liberalisme di Indonesia," saya berpendapat: "Secara umum, cita-cita liberalisme itu baik, mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas. bebas berpikir bagi setiap individunya. Di sinilah letak perbedaan mendasar dengan paham kebangsaan Indonesia yang berdasarkan nilai gotong royong. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Belum lagi dalam praktiknya yang akan kita lihat satu persatu."

25 November 2012

DISKUSI BUKU:" RAIS ABIN PANGLIMA PASUKAN PBB DI TIMUR TENGAH 1976-1979"

Di dalam situasi bergejolak sekarang ini di Timur Tengah, bangsa Indonesia sebetulnya memiliki peranan besar dalam hal mendamaikan perdamaian di Timur Tengah. Hal ini pernah dibuktikan ketika Letnan Jenderal (Purn) Rais Abin, yang dulunya berpangkat Mayor Jenderal memimpin pasukan perdamaian PBB di Timur Tengah menengahi konflik antara Mesir dan Israel. Itu terjadi pada tahun 1976-1979.

Sebagai seorang Panglima, Rais Abin melaporkan keberhasilannya mengajak kedua belah pihak, Israel dan Mesir duduk di meja

perundingan, kepada Sekjen PBB. Sebelumnya kedua belah pihak enggan berdamai. Rais Abin membenahi segala kesulitan di lapangan dan melaporkannya kepada Sekjen PBB yang waktu itu dijabat Kurt Waldheim. Setelah mendengar segala sesuatunya sudah ditanggulangi Panglima Rais Abin, ditindaklanjutilah perjanjian perdamaian terkenal antara Israel, Mesir yang ditengahi Amerika Serikat itu. Perjanjian itu kemudian dikenal dengan Perjanjian Camp David. Mungkinkah nama besar bangsa ini suatu ketika akan terulang? Semoga apa yang Rais Abin lakukan menjadi contoh bagi putera puteri bangsa yang lain.

Pembicara:Dr.Saafroedin Bahar (Pengamat Militer), Dra.Jaleswari Pramodhawardani,M.Hum (Peneliti LIPI), Dr.Rushdy Hoesein (Sejarawan) dan Dasman Djamaluddin,SH,M.Hum (Penulis Buku). Moderator: Dra.Sastri Y Bakry, Akt,MSi (Novelis/Aktivis Perempuan)

PENDUKUNG : PENERBIT BUKU KOMPAS, LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA, MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL, MAJALAH RENVOI

26 Oktober 2012

DIES NATALIS FHUI KE-88, SEBUAH CATATAN


Setiap tahun Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) selalu memperingati Dies Natalis (Memperingati Hari Lahir). Tahun 2012 ini memasuki tahun ke-88. Hari lahir FHUI selalu bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, jadi jika memperingati Hari Jadi FHUI, maka sekaligus memperingari Hari Sumpah Pemuda. Dua acara sekaligus dilaksanakan oleh Keluarga Besar FHUI.

          Hari lahir FHUI  tidak dapat dilepaskan dari hari lahir  Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia di masa Hindia Belanda, yang dulu namanya Rechtshogeschool atau Facultiet der Rechtsgeleerdheid, yang dibuka pada tanggal 28 Oktober 1924. Jadi mendahului Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Pada waktu itu diresmikan oleh Gubernur Jenderal D.Fockt di Balai Sidang Museum van hey Bataviasche Vennootschap van kunsten en wetenschappen di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Seorang Guru Besar Belanda Prof.Mr.Paul Scholten ditunjuk memimpin Sekolah Tinggi Hukum ini.

           Sekolah Tinggi Hukum merupakan kelanjutan sekolah hukum yang pertama di Indonesia yang didirikan Pemerintah Hindia Belanda tahun 1909. Sekolah ini bernama Rechtsschool dan ditempatkan di Batavia. Setelah Sekolah Tinggi Hukum diresmikan, maka pada tanggal 18 Mei 1928 Sekolah Hukum itu ditutup.

             Perkembangan ilmu hukum boleh dikata melampaui zamannya. Di antara banyaknya fakultas yang tumbuh dan berkembang, suatu bagian yang sudah sejak semula berada di Fakultas HUKUM adalah Pendidikan Notariat. Pendidikan ini telah ada sejak penggabungan tahun 1950 (pada Universiteit van Indonesie) Pendidikan ini dipimpin oleh Prof.Mr.R.Soedja).Sejak tahun 1965, dengan dihapusnya ujian negara untuk tingkat I dan tingkat II pendidikan Notariat, maka pendidikan ini secara resmi bersifat universiter dan disebut sebagai Jurusan Notariat pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sekarang jurusan ini dikenal sebagai Program Pendidikan Spesialis Notariat.

            Adalah hal menarik menjelang Dies Natalis FHUI ke-88. Meskipun bukan FHUI yang menyelenggarakannya, tetapi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), tetapi kita acung jempol bahwa sebuah Kongres Ilmu Hukum Indonesia telah terselenggara dengan baik di Hotel Santika Premiere, Semarang, pada 19 – 20 Oktober 2012, yang dihadiri lebih dari 100 pakar hukum dari berbagai perguruan tinggi swasta maupun negeri, termasuk aparat penegak hukum dengan tema "Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia". Sudah tentu wakil dari FHUI ikut hadir.

            Terobosan baru para pakar hukum terus bergeliat, karena ilmu hukum yang kita pakai acapkali menyatir buku-buku karangan Ernst Utrecht, van Apeldoorn, dst yang barangkali sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi zaman dan lingkungan sosio-kultural masyarakat. 

          Meski banyak putra bangsa yang telah menuliskan referensi induk ilmu hukum para pakar hukum Indonesia, namun belum ada kondisi sosiologis berupa consensus para ilmuwan hukum merumuskan keilmuan hukum Indonesia secara komprehensif atau paling tidak mendiskursuskan standar secara serentak. Ilmu hukum dalam bentuk metodologi saintis itu sendiri masih dipertanyakan kadar keilmuannya, apakah hukum bisa menjadi sebuah ilmu atau sekadar juklak sosial saja. Berangkat dari pemikiran inilah maka dipandang perlu adanya pencerahan kembali dalam pengembangan ilmu hukum melalui Kongres Ilmu Hukum Nasional.
        

28 September 2012

KARYAKU KEMBALI TERBIT

ALHAMDULILLAH, SEPTEMBER 2012, KARYA SAYA KEMBALI MUNCUL. KALI INI KEMBALI BERBICARA MENGENAI TOKOH MILITER, LETNAN JENDERAL (PURN) RAIS ABIN, PUTERA TERBAIK BANGSA YANG HINGGA SEKARANG SATU-SATUNYA BISA MENCAPAI JABATAN MILITER TERTINGGI DI DUNIA INTERNASIONAL SEBAGAI PANGLIMA PASUKAN PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DI TIMUR TENGAH (1976 - 1979) DI MANA BERHASIL MENGAMANKAN JALAN MENUJU PERUNDINGAN DAMAI ANTARA MESIR DAN ISRAEL YANG BERPERANG DAN AKHIRNYA MENGAWALI PERUNDINGAN PERDAMAIAN DI CAMP DAVID.* BUKU INI DITERBITKAN PENERBIT BUKU KOMPAS. BAGAIMANA KOMENTAR PEMIMPIN UMUM KOMPAS JACOB OETAMA TENTANG PAK RAIS ABIN? * JUGA KOMENTAR JENDERAL TNI (PURN) TRY SUTRISNO, WAKIL PRESIDEN 1993 - 1998) * LAKSAMANA TNI (PURN) SOEDOMO ? (BAGI SAYA BUKU INI MELENGKAPI HASIL KARYA YANG LAIN, 70 TAHUN ACHMAD TIRTOSUDIRO (PT.INTER MASA,1992), BUTIR-BUTIR PADI B.M.DIAH (PUSTAKA MERDEKA, 1992), GUNAWAN SATARI, PEJUANG, PENDIDIK DAN ILMUWAN (PUSTAKA SINAR HARAPAN, 1994), SADDAM HUSSEIN MENGHALAU TANTANGAN (PT.PENEBAR SWADAYA, 1998), JENDERAL TNI ANUMERTA BASOEKI RACHMAT DAN SUPERSEMAR (PT.GRAMEDIA WIDIASARANA INDONESIA, 1998 DAN 2008),  GOLKAR SEBAGAI PARTAI ALTERNATIF ( PUSAT STUDI HUKUM TATA NEGARA UI,2003).

20 Agustus 2012

RAIS ABIN DAN JACOB OETAMA, SAHABAT AKRAB

Letnan Jenderal (Purn) Rais Abin. Siapa yang tak  kenal beliau. Berbicara perdamaian Timur Tengah antara Mesir dan Israel dengan disepakatinya Perjanjian Camp David, tahun 1979 tak seorang pun menyangka bahwa perdamaian itu bisa terselenggara berkat laporan Rais Abin kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (Sekjen PBB) yang dijabat Kurt Waldheim.

Rais Abin bukanlah berkewargaan negara asing. Dia putera bangsa yang lahir di Koto Gadang, Kabupaten Agam, Bukittinggi, Sumatera Barat, 15 Agustus 1926. Membawahi beberapa negara asing merupakan sebuah kebangaan bangsa ini. Hingga sekarang belum ada yang menandingi jabatan beliau sebagai Panglima Pasukan Perdamaian PBB.

Di samping itu, jabatan diusia mendekati 86 tahun sekarang ini, Rais Abin adalah Ketua Umum Legiun Veteran (LVRI) dan sebentar lagi melaksanakan Kongresnya pada 8-11 Oktober 2012.

Hari ini, Kamis, 26 Juli 2012, saya diajak Rais Abin menemui Pemimpin Umum dan Pendiri Harian Kompas Dr (HC) Jacob Oetama. Saya merasa bangga karena bisa menyaksikan kedua sahabat yang sezaman ini bersenda gurau di lantai VI Harian Kompas. Usia Jakob Oetama, tidak begitu jauh terpaut dengan Rais Abin karena beliau lahir di Borobudur, Magelang, 27 September 1931. Kini usianya mendekati 81 tahun.

Jacob Oetama sangat konsisten dengan tugasnya sebagai wartawan. Saat ini merupakan Presiden Direktur Kelompok Kompas-Gramedia. Seorang rekan pernah membisiki saya, apakah benar atau tidak informasi itu bahwa pada masa Pemerintahan Presiden Soeharto, beliau pernah ditawari jabatan Menteri Penerangan RI oleh Harmoko, tetapi Jacob Oetama menolak. Andai saja diterima, entah apa jadinya. Karena Harmoko menurut penuturan Almarhum Soedomo kepada saya, Harmoko adalah satu di antara tiga orang yang sangat dibenci Soeharto setelah lengser. Pada waktu pembicaraan ini Jacob Oetama ditemani Redaktur Senior Kompas August Parengkuan yang sebentar lagi dipercaya menjadi Duta Besar RI untuk Italia.

Pulang dari Harian Kompas saya diajak semobil dengan Rais Abin. Di perjalanan beliau banyak cerita tentang Veteran. “Bung,” ujarnya, “hari Selasa sore kemarin (24 Juli 2012) saya bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden. Ya, sekalian melaporkan akan mengadakan Kongres bulan Oktober,” jelasnya lagi.

Pertemuan para Veteran memang berlangsung sore itu di Kantor Presiden, Jakarta, Rais Abin sebagai ketua rombongan mengajukan beberapa usul dan harapan agar Presiden SBY mendengar jeritah hati para Veteran selama ini.

Masalah kesejahteraan Veteran Perang menjadi topik hangat yang dibahas saat pertemuan Legiun Veteran RI dengan Presiden SBY. Mereka berharap pemerintah meningkatkan dana kehormatan yang saat ini hanya Rp250 ribu per bulan. "Apa salahnya uang yang Rp250 ribu itu ditingkatkan. Tetapi SBY menyanggupi mencari jalan keluar Bung,” ujarnya kepada saya.

"Jumlahnya ada sekitar 320.583 Veteran Pejuang dan 28.256 Veteran Pembela, usianya sudah 80-an tahun. Mereka anggota dari laskar perjuangan 1945 yang sudah keluar dari ketentaraan pada 1949. Tapi mereka tetap pejuang," ujar Rais Abin berapi-api kepada saya mengulang pembicaraannya dengan Presiden RI.

Sesampainya di Markas Besar Legiun Veteran RI, saya diberi laporan pembicaraan beliau dengan Presiden RI. Saya tertarik dengan harapan LVRI ke depan:

“Izinkan kami mensitir rintihan Veteran tua yang disampaikan seorang Pujangga Belanda yang mendalami Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Bangsa-Bangsa:

Kami bukan pembangun candi
Kami hanya pengangkut batu
Dari angkatan yang segera punah
Dengan harapan di atas pusara kami akan lahir generasi yang lebih sempurna.

Inilah landasan kami untuk menyampaikan kearifan/harapan kepada Bapak Presiden. Kami Veteran Tua menginginkan, maaf, Anda SBY, sebagai personifikasi generasi yang lebih sempurna. Benar atau tidak, dengan segala kekurangan kami merasa ikut mengasuh Anda sejak memasuki dunia keperwiraan dan hanya berharap agar perjuangan Anda berakhir dengan kejayaan.”

Inilah pengalaman saya hari ini berdekatan dengan salah seorang pejuang kemerdekaan 1945. Tetap ceria di usia senja (86 tahun) Rais Abin. Apakah generasi selanjutnya mampu memikul tanggung jawab para Veteran RI di Kongres LVRI ke depan, atau Rais Abin terpilih kembali karena mereka belum siap? Kita lihat saja. Tetapi yang jelas seorang pejuang ‘there is no journey’s end’. [*]

04 Agustus 2012

SAYA MARAH,HAMKA DIKATAKAN PLAGIATOR

Ketika saya melihat buku “Aku Mendakwa Hamka Plagiat – Skandal Sastra Indonesia 1962-1964, yang terbit bulan September 2011 setebal 238 halaman, penerbit Seripa Manent & Merakesumba, saya langsung membacanya.

        Saya tidak mengerti mengapa buku ini diterbitkan. Apa maksud penulis Muhidin M.Dahlan mengungkapkannya lagi di hadapan khalayak. Saking memendam amarah, saya mengatakan tidak seorang pun mengenal siapa sebenarnya si penulis tersebut, karena identitasnya tidak ada bahkan banyak di antaranya meraba-raba siapa Muhidin M.Dahlan.Menurut saya ini sudah merupakan kelemahan dari sebuah buku. Tidak ada tanggungjawab di dalamnya.

          Ternyata tulisan saya di face book itu hanyalah sebuah pancingan atau sebuah trik, karena saya menganggap apa manfaatnya buat generasi muda mengungkit kembali hal-hal yang masih abu-abu di masa itu. Belum jelas dan masih dalam polemik. Ternyata trik saya benar, dan kemudian barulah saya menulis untuk kedua kalinya berjudul: “Inilah Inti Tulisan tentang Hamka.”

            Trik-trik seperti ini saya pelajari dari Burhanudin Mohamad Diah (B.M.Diah) ketika saya menulis buku beliau "Butir-butir Padi B.M.Diah, Tokoh Sejarah yang Menghayati Zaman (Jakarta: Pustaka Merdeka, 1992), B.M.Diah mengatakan: “Bung Dasman, jika ingin mengetahui siapa lawan kita sebenarnya, biarkan dia ke luar dulu dari sarangnya.” B.M.Diah adalah tokoh pers, diplomat dan pada malam 17 Agustus 1945 ikut hadir bersama Bung Karno-Hatta menyaksikan penyusunan naskah proklamasi di Rumah Laksamana Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang. Beliau juga berpengalaman berpolemik antara surat kabarnya Harian Merdeka dengan Harian Rakjat, Juni-Juli 1964.

            Harian Merdeka merupakan Koran perjuangan lahir 1 Oktober 1945 dan sangat anti Partai Komunis Indonesia (PKI). Hamka pun pernah menjadi koresponden Harian Merdeka. Sementara Harian Rakjat lahir pada 1951, media resmi Partai Komunis Indonesia itu dulunya berkantor di Jalan Pintu Besar Nomor 93, Jakarta, dengan Direksi/Penanggung Jawab/Redaksi Mula Naibaho. Wakil Ketua II CC PKI, Njoto, menjadi Pemimpin Redaksi media ini dan Supeno, menjadi anggota dewan redaksinya. Njoto sering menulis editorial, pojok atau kolom.

             Buku tulisan Muhidin M.Dahlan ini hanya mengulang peristiwa bulan September 1962 yang menuduh Hamka sebagai plagiat dalam novelnya  “Tenggelamnya Kapal Van der Wijk” (1938) dan sudah dicetak sebanyak 80 ribu eksemplar. Hamka dituduh melakukan plagiat dari novel “Magdalena” yang merupakan saduran penyair Mustafa Luthfi Al-Manfaluthi (1876-1942) dari roman yang ditulis pengarang Perancis Alphonse Karr, “Sous les Tilleuls”.
               
                Saya menulis lagi: “Perlu kita pahami polemik di sekitar tahun itu (1962-1964) tidak murni lagi polemik sebagaimana seorang ilmuwan. Polemik sudah mengarah ke fitnah, adu domba, sebagaimana sifat warga  komunis di Indonesia yang benci dengan Islam. Perlu diketahui bahwa Hamka seorang Muslim sejati. Tidak hanya itu, PKI juga waktu itu menginginkan agar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)  dibubarkan. Jadi persoalannya bukan sebatas dunia sastra, tetapi sudah mengarah ke perbedaan yang amat jelas antara PKI dan Islam…Jadi tidak ada yang baru dengan buku ini, polemik ini sudah dihentikan di saat-saat pecahnya Pemberontakan PKI tahun 1965… Saya sependapat dengan pernyataan H.B.Jassin: “Pada Hamka ada pengaruh Al-Manfaluthi. Ada garis-garis persamaan tema, plot dan buah pikiran, tapi jelas Hamka menimba dari sumber pengalaman hidup dan inspirasinya sendiri…..maka adalah terlalu gegabah untuk menuduh Hamka plagiat seperti meneriaki tukang copet di Senen.”

          Jassin juga menegaskan bahwa novel "Van der Wijck" membahas masalah adat Minang, yang tidak mungkin ditemukan dalam suatu karya sastra luar. Kritikus sastra asal Belanda, A. Teeuw menyatakan bahwa "Van der Wijck" sesungguhnya mempunyai tema yang murni dari Indonesia.

               Awal tahun 1963, dunia sastra kita memang digemparkan oleh dua surat kabar Harian Ibukota: Harian Rakjat dan Harian Bintang Timur. Kedua koran milik Komunis ini menyiarkan di halaman pertama dengan berita "Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck" hasil jiplakan oleh pengarang Hamka. Ulasan berita itu dilansir oleh seorang penulis bernama Ki Panji Kusmin. Sedangkan di harian Bintang Timur dalam lembaran Lentera, juga memuat dan mengulas bagaimana Hamka mencuri karangan asli dari pengarang Alfonso Carr, pujangga Prancis. Lembaran Lentera ini diasuh oleh Pramudya Ananta Toer.

            Dalam buku “Kisah Abadi Bersama Ayahku Hamka,” yang ditulis oleh puteranya Hamka, Irfan Hamka, dinyatakan :

          “Berbulan-bulan lamanva kedua koran komunis ini menyerang ayah dengan tulisan-tulisan berbau fitnah, juga menyerang secara pribadi.Aku lihat ayah tenang-tenang saja menghadapi segala hujatan dari Ki Panji Kusmin dan Pramudva Ananta Tur itu.Penulis waktu itu sekolah di SMAN IX merasakan tekanan batin juga. Guru Sastra lndonesiaku seorang guru PGRI Vak Sentral begitu pula dengan guru civicku dengan gaya mengejek selalu menanyakan kesehatan ayah dan tidak lupa berkirim salam. Kupingku terasa panas bila kedua guruku itu bertanya kepadaku. Begitu pula halnya dengan saudara-saudaraku yang lain. Apalagi membaca kedua koran yang sengaja dikirim ke rumah secara gratis.”

            Selanjutnya Irfan Hamka menulis: “PKI melakukan usaha kudeta tanggal 30 September 1965 namun gagal. Dalam usaha kup itu 6 jenderal dan 1 perwira gugur dibunuh PKI. Akibat kegagalan kup PKI itu, kedua guru SMA-ku itu diberhentikan sebagai guru dan pegawai negeri, dan Pramudya Ananta Tur ditahan di Pulau Buru. Bertahun-tahun kemudian Pramudya Ananta Tur dibebaskan, kemudian melakukan kegiatan lagi. Ayah tidak pernah berhubungan dengan tokoh Lekra yang tidak pernah bosan menyerang ayah di kedua koran Komunis itu. …Suatu hari, ayah kedatangan sepasang tamu. Si perempuan orang pribumi, sedang laki-lakinya seorang keturunan Cina. 
 
               Kepada ayah si perempuan memperkenalkan diri. Namanya Astuti, sedangkan si laki-laki bernama Daniel Setiawan. Ayah agak terkejut ketika Astuti menyatakan bahwa dia anak sulung Pramudya Ananta Tur. Astuti menemani Daniel menemui ayah untuk masuk Islam sekaligus mempelajari agama Islam. Selama ini Daniel non muslim. Pramudya tidak setuju anak perempuannya yang muslimah nikah dengan laki-laki yang berbeda kultur dan beragama lain.

            “Hanya sebentar ayah berfikir. Tanpa ada sedikitpun keraguan permohonan kedua tamu itu dikabulkan oleh ayah. Daniel Setiawan calon menantu Pramudya Ananta Tur langsung di-Islam-kan oleh ayah dengan menuntunnya membaca dua kalimat syahadat. Ayah menganjurkan Daniel berkhitan dan menjadwalkan untuk memulai belajar agama Islam kepada ayah.Dalam pertemuan dengan putri sulung Pramudya dan calon menantunya itu ayah tidak ada sama sekali berbicara masalah Pramudya dengan ayah yang pernah terjadi berselang lama waktu itu. Ayah betul-betul telah dihancurkan nama baiknya oleh Pramudya Ananta Tur melalui corong Komunis di harian Bintang Timur dan Harian Rakyat.”

             Kembali Irfan Hamka menulis : “Salah seorang teman Pramudya bernama Dr. Hudaifah Kuddah menanyakan kepada Pramudya alasan tokoh Lekra ini mengutus calon menantunya menemui Hamka. Dengan serius Pram menjawab: "Masalah faham kami tetap berbeda. Saya ingin putri saya yang muslimah harus bersuami dengan laki-laki seiman. Saya lebih mantap mengirim calon menantu saya belajar agama Islam dan masuk Islam kepada Hamka. Dialah seorang ulama yang terbaik."

               Menurut Dr. Hudaifah yang tertuang dalam majalah Horison, Agustus 2006, secara tidak langsung tampaknva Pramudya Ananta Tur dengan mengirim calon menantu ditemani anak perempuan seakan minta maaf atas perilakunya memperlakukan ayah di Harian Bintang Timur dan Harian Rakyat. Dan secara tidak langsung pula ayah memaafkan Pramudya Ananta Tur dengan bersedia mengislamkan dan memberi pelajaran agama Islam kepada sang calon menantu.

06 Juni 2012

HARI-HARI SEPI BUNG KARNO


"Aku tidak tidur selama enam tahun.Aku tak dapat lagi tidur barang sekejap. Kadang-kadang, di larut tengah malam, aku menelpon seseorang yang dekat denganku  seperti misalnya Subandrio, Wakil Perdana Menteri Satu dan kataku, 'Bandrio datanglah ke tempat saya, temani saya, ceritakan padaku sesuatu yang ganjil, ceritakanlah sesuatu lelucon, berceritalah tentang apa saja asal jangan mengenai politik. Dan kalau saya tertidur, maafkanlah.' Aku membaca setiap malam, berpikir setiap malam dan aku sudah bangun lagi jam lima pagi. Untuk pertama kali dalam hidupku aku mulai makan obat tidur. Aku lelah. Terlalu lelah."
 
       Ungkapan Bung Besar, Presiden RI Pertama Soekarno itu di curahkannya kepada Cindy Adams dan selanjutnya dibukukan dengan judul: Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Sekaligus pertanda betapa masalah politik di saat-saat itu menggerogoti jiwanya.Sepertinya Bung Karno tidak mampu menghadapi gelombang cacian dan makian dari bangsanya sendiri.Inilah awal senja kehidupan Bung Karno, berteman dengan sepi.
 
           Menjelang kejatuhan Bung Karno sebagai Presiden RI, Lembert J.Giebels, mantan anggota Majelis Rendah Parlemen Belanda, menulis dalam bukunya: Pembantaian yang Ditutup-tutupi Peristiwa Fatal di sekitar Kejatuhan Bung Karno, terjemahan dari judul aslinya De Stille Genocide. De fatale gebeurtenissen rond de val de Indonesische President Soekarno.
 
           Lembert menulis," Dikelilingi oleh diplomat, jurnalis dan anggota staf Istana, Soekarno berlaku seakan akan ia masih tetap seorang kepala negara yang maha kuasa. Namun gambar-gambar televisi mengungkapkan bahwa Soekarno menyadari bahwa ia hanya memainkan peran sebagai Presiden. Pemirsa bisa melihat bagaimana Presiden secara demonstratif menandatangani surat surat di pangkuan sekretarisnya, dengan gelisah menghela asap rokoknya yang telah ia cabut dari kantong baju salah seorang yang berdiri dalam lingkaran itu...Dengan sebuah gerakan tangan tidak sabar Presiden menyuruh pergi Menteri Luar Negeri Adam Malik, tanpa memandangnya. Sesudah itu ia menanggalkan baju seragamnya dan sambil di sana membetulkan lukisan yang miring dan meniup debu yang tidak ada dari bajunya., dengan baju kemeja dan bretel yang tergantung lepas, ia tampak menghilang dari layar televisi."
 
            Beban psychologis, itulah sebenarnya yang dialami Soekarno di saat-saat kejatuhannya. Dia berjalan sendiri tanpa ada orang-orang yang ikut membantunya.
 
            Hari Minggu siang,tanggal 21 Juni 1970 tersiar berita Presiden Pertama RI, Ir.Soekarno meninggal dunia. Bambang Widjanarko melukiskan bahwa suasana waktu itu bagaikan mendengar guntur menggelegar di tengah siang hari yang terang, masyarakat sangat terkejut dibuatnya. Hening sejenak bagaikan arwah sendiri meninggalkan raga, tak terasa air mata mengalir pelan yang akhirnya menderas lebat membasahi muka. Tidak rasa malu karena menangis, tak sedikit pula yang sampai menjerit histeris...seluruh kegiatan sejenak terhenti, disusul dengan kasak kusuk pembicaraan di kantor, di rumah, di jalan, di toko, di pasar, di mana pun manusia Indonesia berada. Bangsa Indonesia telah kehilangan salah seorang pemimpinnya yang menonjol;.Ibu pertiwi telah kehilangan seorang puteranya.
 
            Bung Karno meninggal karena kesehatannya semakin hari semakin menurun. Sejak awal 1965, penyakitnya sudah hampir menggerogoti tubuhnya. Hal ini terungkap dari pernyataan Amarzan Loebis, wartawan senior yang sangat aktif meliput peristiwa di lingkungan Istana waktu itu:
 
           "Tetapi sesungguhnyalah, terutama sejak awal 1965, kesehatannya (Soekarno) tak lagi bagus. Pada awal September tahun itu, ketika saya menyertai serombongan penghadap yang ikut sarapan pagi di beranda Istana Negara, kami menyaksikan berbagai suntikan, pil, kapsul dan madu Arab bolak-balik disodorkan oleh tim kesehatan kepresidenan yang mendampingi Bung karno. Pada acara-acara malam pun, setelah acara resmi, Bung Karno lebih sering melepas sepatu dan tampaklah kakinya yang membengkak," ujar Amarzan Loebis.
 
            Inilah gambaran selintas saat-saat sepi Bung Karno. Majalah Tempo, edisi 26 Oktober 2003, hal.71 memberi perhatian besar terhadap Bung Karno: "...kesunyian seorang Bung Karno. Perintahnya tak dituruti, pidatonya hanya menjadi kembang api; membuncah lalu hilang bersama malam. Hampir dua tahun suara Bung Karno nyaris tak terdengar. Ia seperti tokoh dalam novel Gabriel Garcia Marquez: lelaki yang melewati waktunya dalam 100 tahun kesendirian."

12 Mei 2012

BERSANTAI BERSAMA GUSTI KANJENG RATU (GKR) PEMBAYUN

Terlihat santai, familiar dan tegas, itulah kesan pertama kita jika bertemu dengan Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun, puteri sulung Sri Sultan HB X, yang juga sering disapa Mbak Sari ini,  pada  hari Selasa, 8 Mei 2012 di perumahannya yang masih di sekitar kerabat Keraton Yogyakarta.

        Mbak Sari belum terpikirkan terjun ke dunia politik dan merasa lebih sreg bergelut di beberapa organisasi sosial yang digelutinya, antara lain sebagai Ketua Umum Karang Taruna DIY, Ketua KNPI, Ketua Asosiasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera DIY serta beberapa organisasi sosial lainnya.

         Juga tidak memahami dunia bisnis. “Semua urusan bisnis saya serahkan adik-adik. Saya lebih enak kerja sosial. Sembilan puluh persen hidup saya untuk kerja sosial,” akunya.

           Mbak Sari mengaku sejak kecil diajar hidup jujur dan mandiri. Apakah dia pewaris takhta ayahnya kelak? Wallahualam.

My Book General Basoeki Rachmat and Supersemar (11 March Order)

The Late General Basoeki Rachmat and Supersemar

Summary by:Dasman
My Book: “The Late General Basoeki Rachmat and Supersemar (11 March Order) (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1998) told: On September 30, 1965, a group calling itself the 30 September Movement killed six senior Army generals, seized control of the center of Jakarta and issued a number of decrees over Republic of Indonesia Radio. Soeharto and his allies defeated the movement, but Soekarno was fatally weakened. The Army accused its long standing rival, the Indonesian Communist Party (PKI), of being behind the "coup attempt" and an anti-Communist purge ensued. Over the next few months, Soeharto and the army seized the initiative, and during a cabinet meeting (which Soeharto did not attend), troops without insignia surrounded the presidential palace where the meeting was being held. Soekarno was advised to leave the meeting, and did so, flying to the presidential palace in Bogor, 60 km south of Jakarta, by helicopter. Later that afternoon, three Army generals, Maj. Gen. Basoeki Rachmat, Minister for Veteran Affairs, Brig. Gen. M Jusuf, Minister for Basic Industry and Brig. Gen. Amirmachmud, Commander of the V/Jaya Jakarta Military Area Command, visited Soekarno and came away with the signed Supersemar, which they then presented to Suharto. The next day, Soeharto used the powers thus conferred on him to ban the PKI, and on March 18, fifteen Soekarno loyalist ministers were arrested. Soeharto changed the composition of the Provisional People's Consultative Assembly (MPRS), and in March 1967 it voted to strip Soekarno of his powers and appointed Soeharto acting president. In 1968, the MPRS removed the word 'acting', and Soeharto remained in power until toppled by the Indonesian Revolution of 1998.. 
The Late General Basoeki Rachmat and Supersemar Originally published in Shvoong: http://www.shvoong.com/books/biography/1908499-late-general-basoeki-rachmat-supersemar/

Rais Abin and Dasman Djamaluddin

Rais Abin and Dasman Djamaluddin
Rais Abin, Lt.Gen.TNI (retd) and Dasman Djamaluddin, Sept. 15,2009. Now, Rais Abin, President The Legion of Veterans Republic of Indonesia. In the second half of 1976, the then UN Secretary-General, Kurt Waldheim, asked Indonesia to continue providing troops to UNEF (UN Emergency Force) II and command the mission and nominated Major-General Rais Abin to serve as Force Commander of UNEF II succeeding Lieutenant-General Bengt Liljestrand of Sweden. Secretary-General Kurt Waldheim accepted the nomination and in December 1976 he summoned Major-General Rais Abin to the UN Headquarters in New York and briefed him on the situation in the Middle East and the development regarding UNEF II. Major-General Rais Abin was the last Force Commander of UNEF II. He took that post from December 1976 until September 1979. There were about 7000 personnel under his responsibility. UNEF II was unwavering in its task of supervising the redeployment of Egyptian and Israeli forces and controlling the buffer zone established under the agreements of 18 January 1974 and 4 September 1975 signed by the parties concerned. UNEF II's role in ensuring a steadfast implementation of the two agreements in the field contributed to the process that led to the signing of the Camp David Peace Agreement by Egyptian President Anwar Sadat and Israeli Prime Minister Menachem Begin in September 1978. UNEF II was concluded in July 1979 after its mandate had been renewed eight times.

LOVE STORY OF THE FIRST PRESIDENT OF INDONESIA,SOEKARNO (I)

05 Mei 2008

Love Story of The First President of Indonesia, Soekarno (I)

Soekarno, the first President of Republic of Indonesia married Tjokroaminoto daughter, Siti Oetari to please Tjokroaminoto, when he was about tweenty and she about sixteen; Soekarno said it was a "hanging marriage" which was not consummated. After a divorce he married Ganarsih Sanusi Inggit, his landlady in Surabaya, who was a dozen years older than himself. While in exile in Bengkulu he fell in love with Fatmawati, when she was seventeen, he forty, and Inggit more than fifty, he married her by proxy from Batavia in June 1943; she bore him five children. On 7 July 1954, he married Hartini, then twenty-eight, who already had five children by husband whom she divorced; she bore Soekarno two children. In 1963 he secretly married Ratna Sari Dewi, whom he had met in Tokyo; she bore him a daughter. He married Haryati in 1964 and divorce her at her own request. It is questionable wether he married Yurike Sanger, who is often said to be his seventh wife, and then Kartini Manoppo and Herdy Djafar.

LOVE STORY OF THE PRESIDENT OF INDONESIA, SOEKARNO (I)
(KISAH CINTA PRESIDEN PERTAMA RI SOEKARNO (I)

Fell in Love with Dutch Girls
(Cinta Pertama dengan Gadis Belanda)

Oleh Dasman Djamaluddin

Soekarno said: (Quotation from book: Sukarno An Autobiography As told to Cindy Adams. First Printing, 1965, Printed in the United States of America).

I like attractive girls around me because I feel they are like flowers, and I like to gaze at beautiful flowers. I was very much attracted to Dutch girls. I wanted desperately to make love to them. It was the only way I knew to exert some form of superiority over the white race and make them bend to my will. That's always the aim, isn't it ? For a brown-skinned man to over-power the white man ? It's some sort of goal to attain. Over powering a white girl and making her want me became a matter of pride. A handsome boy always has steady girls friends. I had many. They even adored my regular teeth. But I admit I deliberately went after the white ones.

My first crush was Pauline Gobee, the daughter of one of my teachers. She was beautiful and I was crazy about her. Then there was Laura. Oh, how I adored her. And there was the family Raat. Now I had Mien Hessels. She was all mine and I was madly, wildly, insanely in love with this yellow-haired, pink-cheeked tulip. I'd cheerfuly have died for her if she'd asked it. It was 18 and wanted nothing more out of life than to possess her body and soul. I craved her passionately and came to the realization I had to marry her. Nothing else would quench the fire within me. She was the icing on the cake I could never buy. She was creamy-skinned and curly-headed and she represented everything. I'd always wanted to put my arms arround Mien Hessels spelled riches to me.

I finnaly got up the nerve to speak to her father. I dressed in my very best. I wore shoes. Sitting in my dark room. I'd rehearsed the words I was going to say, but when I approached the tidy house I quivered with fright. I had never visited a house like this before. The lawn was green velvet with row upon row of flowers standing straight and tall like soldiers. I had no hat to hold in my hand, so, instead, I held my hearth in my hand.

And there I stood, shaking, in front of the father of my ivory princess, a towering six-footer who stared straight down at me like I was vermin on the ground. "Sir, "I said, if you please, I would like the hand of your daughter in marriage...Please ?

"You ? A dirty native like you ? spat Mr.Hessels. "How dare you even come near my daughter. Out, you filthy animal. Get out."

(Ada kalimat menarik yang patut dikutip ketika melihat sosok Presiden Pertama RI, Soekarno atau populer dengan sebutan Bung Karno sebagai seorang pecinta. Kalimat-kalimat tersebut berasal dari Bambang Widjanarko, yang mendampingi Soekarno selama delapan tahun sebagai ajudan pribadi. Dia pernah menulis: "Daya tarik serta taraf intelektualnya yang tinggi menjadikan Soekarno seorang master dalam menaklukkan hati wanita."

Sebagai laki-laki, Soekarno pandai mencurahkan perhatiannya secara utuh kepada setiap wanita yang dihadapinya sehingga wanita tersebut merasa ia satu-satunya yang paling dicintai. Soekarno tidak segan-segan mengambilkan minuman untuk seorang tamu wanita, membantu memegang tangan wanita itu sewaktu turun dari mobil atau sekedar memuji busana dan tata rambutnya. "Bung Karno tahu, setiap wanita amat senang mendapat pujian," demikian tulis Bambang.

Bung Karno merupakan manusia luar biasa. Tumbuh menjadi pemuda tampan. Banyak gadis-gadis Belanda yang menyukainya. Tetapi sebagaimana diutarakannya dalam buku biografinya:"Soekarno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia," dia mengungkapkan dengan sejujurnya mengapa sangat tertarik dengan gadis-gadis Belanda.

"Aku sangat tertarik kepada anak-anak gadis Belanda. Aku ingin sekali mengadakan hubungan percintaan dengan mereka. Hanya inilah satu-satunya jalan yang kuketahui untuk memperoleh keunggulan terhadap bangsa kulit putih dan membikin mereka tunduk pada kemauanku. bukankah ini selalu menjadi idaman ? Apakah seorang jantan berkulit sawo matang dapat menaklukkan seorang gadis kulit putih ? Ini adalah suatu tujuan yang hendak diperjuangkan. menguasai seorang gadis kulit putih dan membikinnya supaya menginginiku adalah suatu kebanggaan. seorang pemuda tampan senantiasa mempunyai gadis-gadis yang tetap. Aku punya banyak. Mereka bahkan memuja gigiku yang tidak rata. Dan aku mengakui bahwa aku sengaja mengejar gadis-gadis kulit putih."

Pada bahagian lain, Bung Karno menuturkan bahwa cinta pertamanya tertuju pada seorang gadis Belanda. "Cintaku yang pertama adalah Pauline Gobee, anak salah seorang guruku. Dia memang cantik dan aku tergila-gila kepadanya..."Kemudian muncul sederetan nama, semuanya gadis keturunan Belanda, yakni Laura, Raat, Mien Hessels.

Ketika jatuh pada nama terakhir ini, yaitu Mien Hessels, Bung Karno berkeinginan untuk mengawininya. "Umurku baru 18 tahun dan tidak ada yang lebih kuinginkan dari kehidupanku ini selain dari pada memiliki jiwa dan raga Mien Hessels."

Hasrat hati Bung Karno untuk memiliki Mien Hessels menggebu-gebu. Akhirnya dia memberanikan diri untuk berbicara kepada bapaknya."Aku mengenakan pakaian yang terbaik, dan memakai sepatu. Sambil duduk di kamarku yang gelap aku melatih kata-kata yang akan kuucapkan dihadapannya,"tutur Bung Karno.

Bung Karno juga mengakui bahwa baru pertama kali bertemu ke rumah gadis keturunan Belanda tersebut. Dalam Pengakuannya dia mengatakan. "Aku tak pernah sebelumnya bertamu ke rumah seperti ini. Pekarangannya menghijau seperti beludru.Kembang-kembang berdiri tegak, baris demi baris, lurus dan tinggi bagai prajurit. Aku tidak punya topi untuk dipegang, karena itu sebagai gantinya aku memegang hatiku," ujar Bung Karno menggambarkan suasana ketika itu.

Bung Karno berdiri gemetar di hadapan Bapak Mien Hessels yang digambarkannya sebagai seorang yang tinggi seperti menara yang memandang langsung kepada dirinya."Seperti aku ini dipandang sebagai kutu di atas tanah," jelas Bung Karno.

Bung Karno memberanikan diri untuk berbicara."Tuan,"katanya."Kalau tuan tidak berkeberatan saya minta anak tuan..."

Tetapi jawaban yang diterima Bung Karno bukanlah jawaban yang enak, ramah dan sopan santun. Sebaliknya Bung Karno memperoleh perlakuan buruk. Dia dihina."Kamu ? Inlander kotor, seperti kamu?," sembur Tuan Hessels. "Kenapa kamu berani-berani mendekati anakku ? Keluar, kamu binatang kotor. Keluar !."

Tentang pernyataan Bung Karno ini, ada sebahagian orang mengatakan, mungkin saja semua pernyataan tersebut benar, tetapi ada juga yang berpendapat, semua itu adalah daya khayal Bung Karno, karena rasa "nasionalisme" beliau sangat tinggi.

Terlepas dari persoalan jatuh cinta dengan gadis Belanda tersebut, yang pasti dan kemudian terukir dalam sejarah adalah pernikahan yang dijalaninya pada usia belum genap 20 tahun. Tahun 1921 di Surabaya, Bung Karno menikah dengan Siti Oetari, gadis usia 16 tahun, putri sulung tokoh Serikat Islam Haji Oemar Said Tjokroaminoto (Selanjutnya "Siti Oetari, Isteri yang Tak Pernah Disentuh.")

TEMU SASTRAWAN NUSANTARA MELAYU RAYA

TEMU SASTRAWAN NUSANTARA MELAYU RAYA
TEMU SASTRAWAN DI MAJALAH "RENVOI" EDISI NO.11.170.APRIL 2012

HITLER, SOEHARTO DAN SUPERSEMAR

Menyaksikan film Adolf Hitler sangat menarik. Terlihat jelas bagaimana trik trik yang dilakukan untuk merebut kekuasaan. Terlihat di sini bagaimana seorang sahabat dekat bisa menjadi lawan. Bagaimana fitnah-fitnah tentang penghianatan sengaja dibesar-besarkan, sehingga tidak ada lagi lawan politik. Hal ini kita lihat dalam rekaman sejarah dunia di mana pun. Yang penting kekuasaan itu harus direbut dan tidak pernah diberikan.Memang benar bahwa di dalam politik praktis berlaku juga adagium tidak ada kawan atau lawan, tetapi yang penting tujuan.

Masalah keadilan, kesejahteraan dan kebenaran itu hanya dimiliki tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh intelektual yang tidak berkhianat terhadap keprofesiannya. Bagi tokoh-tokoh politik hal itu jarang berlaku. Dogma-dogma yang disuarakan memang benar, sebagaimana di teriakan Hitler berkali-kali seperti perdamaian dsbnya. Tetapi apa yang dilakukan Hitler? Tidaklah sebagaimana yang dijanjikan atau diteriakkannya berkali-kali. Tidak hanya itu di Irak misalnya, apa yang membenarkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat mengintervensi negara Dunia Ketiga yang kekuatannya tidak sebanding. Berapa ratus, atau juta rakyat yang menjadi korban. Bukanlah masalah yang terjadi sengaja dikacaukan sendiri oleh pihak luar, bukannya dari dalam. Lihatlah nasib Suriah dalam waktu dekat ini, pun nampaknya akan mengalami seperti Irak. Hitler juga melakukan demikian. Dalam negeri Jerman diacak-acak sendiri oleh Hitler agar kewibawaan pemerintahan yang sedang berjalan tidak lagi dihormati di mata rakyatnya. Pembakaran, pembunuhan memang diciptakan dan yang menyelesaikannya pasukan Hitler sendiri. Rakyat berteriak, Hitler penyelamat, Akhirnya Hitler tampil sebagai Kaisar dan kemudian?

Contoh-contoh seperti ini pula saya lihat di Indonesia, meski tidak sama dengan Hitler di Jerman. Di dalam politik praktis itu merupakan hal wajar. Oleh karena itu banyak yang berbicara, mantan Presiden Soeharto melakukan kudeta, itu pun biasa.Hampir semua penguasa tidak ingin ingin ditandingi dalam berbagai hal. Ketika saya bertemu dengan mantan Laksamana Soedomo saya memahami betul perjalanan politik Indonesia di masa Presiden Soeharto.Jadi kesimpulan saya tentang hal-hal kekuasaan Soeharto, termasuk raibnya Surat Asli Surat Perintah 11 Maret (Supersemar), ya hal itu menjadi biasa. Hanya kekeliruan kita, ketika hal itu terjadi ideologi kita Pancasila masih mencari-cari bentuk. Jadi Pancasila disesuaikan dengan keinginan penguasa.Tetapi sebagai seorang ilmuwan dan para tokoh agama apa pun, Islam, Kristen, dan Budha, kita jangan berhenti berjuang menyuarakan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan untuk rakyat.Minimal kita berdoa, agar bagaimana Sang Pencipta tidak marah.

HABIBIE DAN JALAN DI TEMPAT

Saya mencoba mengamati pernyataan mantan Presiden Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie (75) dalam Kuliah Kenangan Sutan Takdir Alisjahbana di Taman Ismail Marzuki Jakarta, Rabu (14 Desember 2011) malam, mengambil judul, "Quo Vadis Indonesia? (Mau Kemana Indonesia)
Kita kaya tapi miskin kaya sumber daya alam, miskin penghasilan. Kita besar tapi kerdil besar wilayah dan penduduk, kerdil produktivitas dan daya saingnya. Merdeka tapi terjajah merdeka secara politik, terjajah secara ekonomi.
Habibie menguraikan kekinian tentang masyarakat yang menjadi konsumen produksi masyarakat negara lain. Habibie mempertanyakan, bagaimana masyarakat dapat berkembang dan menjadi unggul jika karya dan produksinya tidak dibina sedini mungkin? Bagaimana masyarakat harus bersaing dengan masyarakat (negara lain) yang telah menikmati insentif pembinaan dan pengembangan? "Sadarkah kita bahwa di dalam produk impor tersembunyi jam kerja masyarakat lain?" kata Habibie.

Habibie meenyebut, kita kaya tapi miskin (kaya sumber daya alam, miskin penghasilan). Kita besar tapi kerdil (besar wilayah dan penduduk, kerdil produktivitas dan daya saingnya). Merdeka tapi terjajah (merdeka secara politik, terjajah secara ekolemah (kuat dalam anarkisme, lemah dalam menghadapi tantangan global). Kemudian, kita itu indah tapi jelek (indah potensi dan prospeknya, jelek dan korup dalam pengelolaannya). "Mau ke mana kita? Quo vadis Indonesia?" kata Habibie.

Ya apa yang dikatakan Habibie semua benar. Tetapi kalau kita memutar jarum sejarah sejenak, Habibie memang berhasil di masanya ketika menjabat Menteri. Kita bangga pada waktu itu bisa mendesain pesawat-pesawat buatan sendiri. Bangsa Indonesia dikagumi dunia luar, termasuk bangsa kita sendiri. Semua orang berdecak kagum, ya Habibie telah membawa Indonesia ke luar dari kepesimisan.Indonesia setara dengan negara-negara lain.

Itu tidak lama, ketika Habibie menjadi Menteri dan terus ke puncak menjadi Presiden, tidak ada lagi otak sekaliber Habibie. Menteri yang ditunjuknya pun tidak sekaliber dia. Langkah-langkah untuk memperkenalkan bangsa Indonesia sebagai produksi pesawat semakin lama semakin tidak jelas, karena Habibie disibukkan dengan berbagai persoalan bukan hanya teknologi tetapi politik. Sekaliber apa pun seseorang kalau tidak terfokus pada bidangnya, jelas tidak mampu. Apalagi Habibie dihadapkan dengan masalah Timor Timur yang sebelumnya dengan susah payah diperjuangkan masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) oleh Presiden Soeharto. Timor Timur merdeka dan lepas dari pangkuan NKRI.Sudah jelas Habibie berhadapan dengan Tentara Nasional Indonseia (TNI) dan Soeharto, yang juga adalah TNI yang tidak lagi menyukai Habibie.TNI memang kalau berbicara mengenai negara kesatuan tidak ada kompromi. Tanyalah kepada para veteran dari Timor Timur. Betapa marahnya mereka kepada Habibie.Banyak keluarga mereka menjadi korban, dan cacat dalam memperjuangkan Timor Timur agar masuk ke wilayah Indonesia.Tapi dengan lepasnya Timor Timur yang menjadi bagian dari Provinsi di Indonesia waktu itu, sangat kecewa.Yang jelas kebersamaan TNI-SIPIL yang sudah dibina sejak awal kemerdekaan pecah.

Selanjutnya beliau tidak lagi menjadi Presiden karena dijatuhkan.Setelah itu Habibie tidak lagi berada di Indonesia dan lebih banyak berada di Jerman. Menurut pemikiran saya sebagai Bangsa Indonesia beliau sebaiknya berada di Indonesia, karena bukankah beliau lebih memahami keadaan Indonesia dan juga pernah menjadi orang nomor satu di negara ini? Baiklah ada perpanjangan tangan beliau, ada pemikir-pemikir dari Ikatan Cendiakawan Muslim Indonesia membantu pemikiran-pemikiran beliau dari Jerman. Tetapi bangsa ini hanya bertanya di mana Habibie? Mengapa program Anda tidak berlanjut? Mengapa akhir dari perjalanan Anda tidak semulus yang diperkirakan yaitu bertentangan dengan orang yang pernah mencintai dan menyayangi Anda, Soeharto? Betapa sakit hatinya Soeharto, sebuah sumber yang saya dengar hingga menjelang ajalnya, Soeharto tidak mau berjumpa lagi dengan Habibie. Kalau ada acara-acara, Soeharto selalu bertanya apakah ada Habibie (sebenarnya ada beberapa orang lagi, tetapi saya fokus kepada Habibie). Jika ada Habibie, Pak Harto tidak mau datang, pun kalaupun datang setelah Habibie pulang.

Perjalanan bangsa ini terputus antara Soeharto dengan orang yang disayanginya Habibie. Program bangsa ini pun sudah jelas terbengkalai. Hal ini tidak boleh terulang kembali.Keberhasilan bangsa yang dicita-citakan selama ini gagal. Kalaulah seandainya Habibie fokus saja kepada bidangnya dan tidak terjun ke dunia politik, saya yakin Bangsa Indonesia telah maju sejak dulu. Itulah yang saya maksud pernyataan Habibie itu benar. Tetapi ya ada tetapinya. Sekarang bangsa ini tidak boleh menyesal. Saya selalu menyarankan agar para calon para pemimpin bangsa tahun 2014 ini mengambil contoh-contoh baik dari pemimpin sebelumnya. Lanjutkan program mereka yang terbengkalai. Jangan lagi dimulai dari nol. Kalau begitu terus, bangsa ini akan tetap jalan di tempat.


SEMANGAT,JIWAI PELANTIKAN ICMI ORDA KOTA DEPOK

Oleh Dasman Djamaluddin

Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang terletak di Jalan Nusantara Raya 5-7 Depok, Minggu, 24 Juli 2011 malam, menjadi saksi sejarah kesinambungan dan kebangkitan Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah (Orda) Kota Depok.

Mengapa tidak? Sebelumnya gedung itu pun dipakai sebagai ajang pemilihan Ketua baru ICMI Orda Kota Depok dalam acara Musyawarah Daerah Pertama tanggal 22 Mei 2011. Bahkan gedung itu pula akan, di salah satu ruangannya, akan menjadi sekretariat tetap ICMI Orda Kota Depok.

Suasana Minggu malam itu memang tidak bersahabat. Hujan yang begitu deras mengguyur Kotamadya Depok. Tetapi, wajah-wajah pengurus yang akan dilantik yang berbaur dengan para pejabat Kota Depok, termasuk yang mewakili Walikota Depok, tetap ceria dan sumringah. Mereka seakan-akan tidak peduli dengan cuaca buruk di luar gedung. Semangat ini pula rupanya mendorong lancarnya acara Pengesahan Susunan Majelis Pengurus Daerah ICMI Orda Depok Periode 2011-2016.

Berlangsungnya pelantikan ini bersamaan dengan akan tibanya Bulan Suci Ramadhan buat pemeluk Agama Islam dan HUT Kemerdekaan Bangsa Indonesia 17 Agustus 2011. Boleh dikatakan pelantikan ini memberi makna khusus bagi pengurus, agar jiwa pengabdian ikhlas diperuntukkan betul untuk agama dan bangsa, khususnya untuk Orda Depok, ya di Kota Depok.

Berbicara tentang ICMI, ya, sudah tentu berbicara mengenai seorang figur Prof Dr BJ Habibie. Beliaulah yang pada waktu itu dipercaya Presiden Soeharto mengomandani organisasi tersebut yang kelahirannya ditandai dengan penyelenggaraan Simposium I ICMI di Malang,Jawa Timur, Desember 1990. Sejak itu ICMI berkembang pesat dengan memiliki surat kabar sendiri dan think-tank sendiri (CIDES), serta mengembangkan kepentingan-kepentingan ummat Islam dalam bentuk Bank Islam.

Dinamika ICMI sekarang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Menarik untuk disimak adalah bahwa ICMI dipertahankan sebagai organisasi kemasyarakatan non politik. dan terus menjaga trilogi: kecendikiawanan, ke Islaman, dan ke Indonesiaan. ICMI tidak ingin terlibat dalam kondisi perpolitikan yang hanya menghabiskan enerji. Patutlah dimengerti bahwa dalam kondisi perpolitikan apa pun, ICMI bertekad, rakyat harus diberdayakan, karena konsumsi perpolitikan, sejatinya hanya menjadi ranah kalangan elite saja.

ICMI Orda Depok

Adalah Ir.Djoko Prabowo, pria kelahiran 22Januari 1965 diamanahkan ICMI Orda Kota Depok untuk memimpin organisasi ini periode 2011 - 2016 dalam Musda I, 22 Mei 2011.Keinginan Djoko memang sangat sederhana, yaitu bagaimana ke depan ICMI Orda Kota Depok memiliki tanggung jawab sosial, dan atau kepeduliaan sosial dalam pengertian yang lebih luas. Keberadaan itu, tegas Djoko, minimal harus mampu melakukan analisa dan evaluasi secara kritis persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat Depok. Lebih penting, ungkap Djoko, ICMI Orda Kota Depok harus mampu pula menunjukkan arah atau jalan bagi perkembangan masyarakat dengan konsisten,menggali ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan ummat. Dalam arti bukan untuk diri sendiri, kroni atau golongan, melainkan untuk masyarakat yang lebih luas.

Sejalan dengan keinginan ini, Djoko mengusung tema ketika berlangsung Musda I ICMI baru-baru ini: MEMBERDAYAKAN POTENSI KECENDIKIAWANAN ICMI. MARI KITA MENGHANTARKAN RAKYAT KOTA DEPOK LEBIH MAJU MENCAPAI PERADABAN MADANI. Tema ini kemudian dipertegas lagi oleh Djoko dalam sambutan sebagai Ketua Majelis Pengurus Daerah ICMI Orda Kota Depok Periode 2011-2016, 24 Juli 2011, hari Minggu malam.Realitasnya dalam program akan didasarkan pada prinsip 5 K: Pertama, Kualitas Iman dan Taqwa.Kedua,Kualitas Pikir. Ketiga,Kualitas Karya.Keempat,Kualitas Kerja.Kelima, Kualitas Hidup. Kualitas kehidupan ini dapat menjamin ketenteraman dan keadilan sehingga hak dan kewajiban dapat berjalan secara seimbang.

Dengan demikian:

1. ICMI Orda Kota Depok akan mengakomodasi semua golongan Cendikiawan tanpa melihat perbedaan jender, tingkat pendidikan, pembudayaan, profesi, usia dan kelompok, sebagai bagian dari komponen pembangunan bangsa yang akan dikenal oleh masyarakat Kota Depok secara luas.

2. ICMI Orda Kota Depok akan berupaya memobilisasi para Cendikiawan yang ada di Kota Depok, baik dari kalangan intelektual kampus, para profesional, para Enterpreneur, tokoh masyarakat, kalangan generasi muda maupun masyarakat luas yang memiliki potensi untuk memberikan sumbangsih kecendiakaannya.

3. ICMI Orda Kota Depok akan senantiasa memelihara Silaturrahmi kepada masyarakat, para Tokoh atau Sesepuh, pemerintah dan kelompok atau Organisasi lain yang ada di Kota Depok dalam rangka menciptakan Persatuan dan Keselarasan dalam menjalankan tugasnya, memberikan sumbangan pemikiran yang positif, produktif realistis serta dapat memenuhi harapan masyarakat Kota Depok.

4. ICMI Orda Kota Depok akan senantiasa melakukan tindakan nyata sebagai karya yang dapat menjadi tauladan dan sarana penggerak pembangunan masyarakat Depok secara keseluruhan. Dengan senantiasa mengkomunikasikan upaya-upaya pemikiran, karya nyata dan segala aktifitas organisasi kepada semua pihak agar terjadi keselarasan dalan saling pengertian dalam kebersamaan membangun masyarakat Depok.

5. ICMI Orda Kota Depok akan senahntiasa aktif berpartisipasi serta berkoordinasi dengan Badan Organisasi ICMI yang lebih tinggi (ORWIL dan ORPUS) guna menghasilkan keselarasan program dan cita-cita ICMI secara keseluruhan.

(Penulis adalah Ketua Divisi Hukum dan HAM ICMI Orda Kota Depok Periode 2011-2016).

SAYA TIDAK MEMPERMASALAHKAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (SBY) ATAU TIDAK

Karena banyaknya pertanyaan, maka saya ingin menjelaskan mengapa saya mau mengomentari buku Tokoh Betawi Ridwan Saidi yang adalah juga mantan Ketua Umum PB HMI (1974-1976) berjudul: "BENCANA BERSAMA SBY"?

Pertama, buku ini menarik karena didukung data akurat sekitar bencana yang terjadi di masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jika sudah membacanya kita akan tersentak, betapa Ridwan Saidi rajin membuat kronologis secara mendetail dan data itu menurut saya bisa dipertanggung jawabkan karena ditambah dengan angka-angka.

Kedua, kalaulah judulnya berkaitan dengan SBY saya serahkan kepada penulis, sebagai seorang komentator saya tidak berhak merubah judul yang sudah diberikan oleh penulis buku ini yaitu Ridwan Saidi.

Ketiga, saya tertarikdengan buku ini karena Ridwan Saidi mengulas kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Shiddiq. Di dalam pidatonya pertama kali setelah dilantik, beliau mengatakan dan mengulanginya sampai tiga kali agar masyarakat mencabut dukungannya. Beliau ingin menegaskan bahwa dia menjadi pemimpin bukan karena keinginan atau ambisinya atau pernah berdoa kepada Allah SWT. Beliau minta agar masyarakat mencabut dukungan kepadanya dan memberikan pada yang lebih baik. Tetapi karena para sahabat menjawab,"Andalah yang terbaik dari kami. Demi Allah, Anda tidak boleh mundur!," tandas Ali bin Abi Thalib, maka Abu Bakar mau menerimanya. Apakah hal-hal seperti ini pernah terjadi di masa sekarang ini? Bahkan untuk menjadi pemimpin tidak jarang kita lihat terlalu dipaksakan, bila perlu menghancurkan pembunuhan karakter.

Keempat, lebih menarik lagi ketika Abu Bakar Shiddiq mengunci pidatonya dengan berkata,"TAATILAH AKU SELAMA AKU TAAT PADA ALLAH DAN RASULNYA." Logikanya jika Abu Bakar tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya selama menjalankan pemerintahan, Jangan taat. Juga beliau adalah pemimpin yang hanya bersedia menerima gaji dan fasilitas jabatan yang pas-pasan saja. Kalaulah tidak dilarang karena bakal menimbulkan konflik kepentingan dan fitnah, ia lebih suka berdagang sendiri untuk menafkahi keluarganya.Ketika mendapati istrinya sempat menabung dari sisa uang belanja, Abu Bakar terkejut. Ia langsung meminta pengurangan gaji sebagai kepala negara. Menjelang wafat, beliau berpesan kepada Abdurrahman putranya,"Aku sudah bilang kepada Umar kalau aku tidak mau makan harta kaum muslimin. Tapi dia memaksaku menerima gaji dari Baitul Maal selama aku menjadi Khalifah. Aku telah menerima gaji 8000 dirham selama memerintah,tolong kembalikan semuanya ke Baitul Maal." Setelah Abu Bakar wafat, Abdurrahman menyampaikan wasiat ayahnya kepala Khalifah Umar. Ia menyerahkan ke kas negara uang sebesar 8000 dinar berikut fasilitas yang pernah diterima Khalifah Abu Bakar berupa seorang budak, seekor unta, dan sebuah permadani usang. Maka menangislah Khalifah Umar seraya berkata:"Semoga Allah memberkati Abu Bakar. Sungguh, ia telah mempersulit para khalifah penggantinya." Apakah hal ini bisa terjadi di masa sekarang ini?

Kelima, saya tertarik dengan ucapan yang dikutip Ridwan Saidi sebuah pernyataan dari Andre Vitchek, novelis dan senior fellow di Oakland Institute Amerika Serikat yang menulis esai panjang dan dimuat dua koran internasional, The International Herald Tribune dan The Financial Times edisi 12 Februari 2007, berjudul: Indonesia:Natural Disaster or Mass Murder," terjemahannya Bencana atau Pembunuhan Massal .Vitchek dalam tulisannya itu memaparkan, berbagai bencana yang terjadi di Indonesia sesungguhnya dapat dicegah terjadinya. Atau paling tidak diminimalisir dampak buruknya. Tapi upaya pencegahan ini dia nilai tidak ada. Bahkan menurutnya yang terjadi adalah pembiaran terhadap potensi-potensi berbahaya. Di balik wajah buram itu, Vitchek menuding Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berkarakter buruk.'KEHIDUPAN BERNEGARA DI INDONESIA DEWASA INI DIDORONG OLEH SEMANGAT MENCARI UNTUNG DALAM BENTUKNYA YANG PALING EKSTRIM. IA JUGA MERUPAKAN SALAH SATU DARI BANGSA YANG PALING KORUP DI MUKA BUMI. DAN KELIHATANNYA TIDAK ADA KEUNTUNGAN CEPAT YANG DAPAT DIPEROLEH DARI MENGAMBIL LANGKAH_LANGKAH PREVENTIF TERHADAP BENCANA ALAM INI," tulis Vitchek.


Keenam, buku ini dikomentari pula oleh Permadi, tokoh yang sangat vokal membicarakan kebenaran dan mantan Ketua Umum PB NU Hasyim Muzadi. Jadi secara tegas saya ingin mengatakan bahwa tidak pernah mempersoalkan masalah presiden kita SBY. Jadi saya hanya mengomentari hal-hal yang patut diteladani oleh para pemimpin kita maupun di dunia, agar berkacalah kepada kepemimpinan Khalifah Abu Bakar. Hindari negara ini dari korupsi sehingga suatu ketika kita akan mewarisi negara ini dalam keadaan terhormat. Mewarisi rakyatnya dengan sejahtera baik lahir maupun bathin. Lebih dari itu saya menghimbau jangan melupakan sejarah dan belajarlah dari sejarah.

WAKIL PRESIDEN BOEDIONO DI ACARA SETAHUN WAFATNYA IBU HASRI AINUN HABIBIE

Tanggal 25 Mei 2011 malam merupakan kesempatan bagi keluarga besar Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan organisasi Islam lainnya memanjatkan do'a kepada Almarhumah Dr.Hj.Hasri Ainun Habibie. Sebelumnya acara yang sama pun telah dilakukan yang dihadiri Bapak Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono.Saya mewakili Orda Depok ikut bergabung dengan para undangan lainnya dan pergi bersama Sekretaris Dewan Penasehat Majelis Pimpinan Pusat ICMI Ahmad Zacky Siradj yang juga adalah mantan Ketua Umum PB.HMI ke rumah Bapak BJ.Habibie di Patra Kuningan.

Acara didahului sholat maghrib dan dilanjutkan do'a bersama untuk Ibu Hasri Ainun Habibie.Sehabis Isya muncullah Bapak B.J.Habibie dengan didampingi Bapak Wakil Presiden RI Prof.Dr.Boediono.M.Ec. Bagi saya ini pertamakalinya melihat langsung penampilan Bapak Habibie setelah Ibu Hasri Ainun wafat pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2010, pukul 17.30 waktu Jerman, di Rumah Sakit Muenchen, Jerman karena sakit.

"Tegar dan tetap memiliki otak yang cerdas," sebagaimana sebelumnya.Beliau mengungkapkan liku-liku perjalanan jenazah yang pada waktu wafatnya Ibu Ainun bertepatan dengan hari libur di Jerman. Hari Sabtu, tanggal 22 Mei, Minggu, 23 Mei, Senin, 24 Mei hingga Selasa, 25Mei 2010.

"Saya minta bantuan sebuah organisasi Islam Internasional, di mana saya ICMI ikut membidaninya. Pada waktu itu ada 6 organisasi Islam dunia ikut menanda tangani berdirinya Organisasi Islam Internasional itu. Di tandatangani di depan Ka'bah, Arab Saudi sebuah hal yang tidak terpikirkan sebelumnya," ujar Habibie penuh semangat seraya menyatakan mengapa harus ditandatangi di depan Ka'bah. Maksudnya agar saksinya hanya Allah. Habibie boleh tidak ada, siapa pun boleh tidak ada, tetapi Allah akan menjadi saksi pendirian organisasi itu.

"Pada waktu itu ketuanya saya kontak dan beliaulah yang mengumpulkan anggota Muslim di Eropa karena memang Muslim di tempat saya tinggal pun minoritas."

Habibie juga menjelaskan bahwa jenazah di luar negeri dianggap juga sebagai barang oleh karena itu memakai paspor jenazah. "Maksudnya agar jangan ada hal-hal tidak diinginkan misalnya berlabel jenazah tetapi diselundupkan barang-barang yang dilarang," ujar Habibie.

Pada waktu itu Pak Soesilo Bambamg Yudhoyono dan Pak Boediono ikut membantu pemulangan jenazah, mulai prosesi pemulangan jenazah hingga pemakaman di Taman Pahlawan Kalibata, Jakarta. Diceritakan pula oleh Pak Habibie, beliau akan tetap berada di dekat isterinya, meski tidak harus di Taman Makam Pahlawan. Untuk itulah Pemerintah sudah menyiapkan satu makam kosong di samping makam Ibu Ainun.

Pada saat Wakil Presiden Boediono mengucapkan sambutan, beliau merasa sangat berterimakasih dan kaget, yaitu ketika Pak Habibie menjadi Presiden, ia ditunjuk sebagai menteri pada tahun 1998. "Ini merupakan jabatan saya pertama kali sebagai menteri, entah apa kreterianya sehingga saya terpilih sebagai menteri," ujar Pak Boediono. Pada waktu ini Pak Boediono diangkat dalam Kabinet Reformasi Pembangunan sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional .

Yang menarik untuk disimak lagi adalah bahwa para anggota ICMI bisa melihat dua tokoh ICMI antara ayah dan anak duduk sejajar, di mana kedua-duanya punya pengaruh besar terhadap perjalanan ICMI. Pak Habibie sendiri di masa Presiden Soeharto dan Ilham Akbar Habibie yang baru-baru ini terpilih sebagai Ketua Presidium ICMI. Tujuan ICMI ke depan pun berbeda dengan di masa Presiden Soeharto, sekarang menurut Ilham Akbar Habibie,kader ICMI harus menciptakan program yang dirasakan masyarakat lapisan bawah (akar rumput).

















NASIB MUSEUM ADAM MALIK

21 Mei 2009 | 20:24 | Sosial

Museum Adam Malik Hilang dari Data Depbudpar

Ilma Hairinasari

Jakarta - Nama Museum Adam Malik, yang tercatat milik pengusaha media Hary Tanoesoedibjo, hilang dari daftar 60 museum yang tercatat di Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar).

Koleksi 50 ribu lebih barang peninggalan mantan wakil presiden Adam Malik juga tidak jelas keberadaannya.

"Koleksi yang ada di Museum Adam Malik, entah disimpan di mana," kata sejarawan Dasman Djamaludin saat dihubungi Primair Online di Jakarta, Kamis (20/5).

Berdasarkan riset Primair Online, Hary Tanoesoedibjo atas nama istrinya telah membeli museum yang dilego oleh keluarga Adam Malik pada 2006.

Keluarga Adam Malik terpaksa menjual museum itu karena sudah tidak mampu menanggung biaya pemeliharaannya. Mereka mengaku tidak pernah mendapat dukungan dana dari pemerintah dalam biaya operasional museum.

Setelah mengabdikan diri demi bangsa dan negaranya, Adam Malik meninggal di Bandung pada 5 September 1984 karena kanker lever. Kemudian, isteri dan anak-anaknya mengabadikan namanya dengan mendirikan Museum Adam Malik di kediamannya, yang berada di kawasan Jalan Diponegoro 29, Jakarta Pusat.

Di museum itu, tersimpan berbagai tanda kehormatan yang diberikan negara terhadap wartawan yang menjadi wakil presiden itu. Selain itu, terdapat ribuan benda kenang-kenangan Adam Malik selama menjalankan tugas kenegaraan di dalam negeri dan luar negeri. Antara lain, berupa lukisan-lukisan, keramik, benda-benda porselin, kerajinan tradisonal, dan koleksi fotografi dari berbagai model.

Namun, sampai saat ini tidak ada kepastian apakah koleksi tersebut dijual atau disimpan oleh ahli waris, atau pemilik rumah.

(new)

MENGENANG KEMBALI SUPERSEMAR PADA 11 MARET 2011

TDAK ADA SALAHNYA 11 MARET 2011 KALI INI SAYA MENURUNKAN MAKALAH LAMA SAYA TENTANG SUPERSEMAR. SAYA MENGANGGAPNYA MASIH RELEVAN KARENA SUPERSEMAR ASLI BELUM DITEMUKAN.

Makalah Seminar Nasional dan Diskusi Interaktif "Impilkasi Wafatnya Soeharto terhadap Kebenaran Sejarah Supersemar."

Makalah Seminar Nasional dan Diskusi Interaktif "Implikasi Wafatnya Soeharto terhadap Kebenaran Sejarah Supersemar" diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas YARSI di Ruang Auditorium Universitas YARSI, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2008. Penulis adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Sejarah Supersemar (LPSS) dan Penulis Buku: Jenderal TNI Anumerta Basoeki Rachmat dan Supersemar. Nara sumber lain adalah: Dr.Anhar Gonggong (Sejarawan), Atmadji Sumarkidjo (Wapemred RCTI dan Penulis Buku: Jenderal M.Jusuf Panglima para Prajurit dan Abdul Kadir Besar (Sekretaris Umum MPRS 1966).


Supersemar, Sumber Sejarah yang Hilang


Oleh : Dasman Djamaluddin


Mantan Presiden RI kedua Soeharto yang wafat pada hari Ahad, 27 Januari 2008, memunculkan berbagai polemik sekitar pemerintahannya selama 32 tahun. Banyak di antaranya mendukung, tetapi banyak pula yang mengecam. kita berharap kepergian Soeharto merupakan awal dari terbukanya tabir kegelapan sejarah bangsa Indonesia yang selama ini ditutup-tutupi.

Kepergian orang nomor satu di Indonesia tersebut mendapat tempat yang istimewa di berbagai media massa. Ini membuktikan, lengsernya Soeharto sebagai seorang Presiden pada 21 Mei 1998 tidak memudarkan pengaruh yang telah dibinanya selama ini, karena hingga menghembuskan nafas terakhirnya, masih banyak para pejabat atau mantan pejabat dalam dan luar negeri berkunjung ke rumahnya di Jalan Cendana.

Selain itu, keterkaitan Soeharto dengan hilangnya Supersemar tidak dapat diragukan, karena naskah asli tersebut dipegang oleh beliau :

"Naskah asli Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang tidak diketahui keberadaannya selama 40 tahun saat ini berada di tangan mantan Presiden Soeharto," ujar Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla dalam sambutannya pada peluncuran buku memoir Jenderal M.Jusuf Panglima para Prajurit di Jakarta, Jumat malam (10 Maret) 2006. foot note : "Naskah asli Supersemar Dipegang Soeharto," Media Indonesia (Sabtu, 11 Maret 2006): 12

Kepergian Soeharto seakan-akan telah diatur sebelumnya, karena hari wafatnya berselang tidak lama dengan tahun peringatan ke-42 lahirnya Surat Perintah 11 Maret (Supersemar/ 11 Maret 1966-11 Maret 2008) yang merupakan titik tolak seorang anak dari Desa Kemusuk (Jawa Tengah) itu menapak langkahnya menjadi Presiden.

Hari ini dengan diselenggarakannya Seminar Nasional bertema: "Implikasi Wafatnya Soeharto terhadap Kebenaran Sejarah Supersemar," juga merupakan langkah terpuji buat seorang ilmuwan untuk mengkaji lebih mendalam tentang kebenaran sejarah 42 tahun lalu. Tujuannya antara lain untuk kepentingan umum. Ini pula yang dimaksud oleh Vaclav Havel (foot note: Vaclav Havel adalah Presiden Pertama dan terakhir Republik Cekoslovakia sesudah tahun 1989. Dia bukan berasal dari politikus, tetapi dari seorang seniman, penulis dan lakon teater yang berhasil mengantar rakyatnya membuang sistem komunis. Tetapi tidak lama kemudian dia sangat kecewa dengan hasil referendum di mana rakyatnya terpecah menjadi dua, bergabung dengan Ceko dan Slovia) bahwa seorang ilmuwan tugasnya adalah membaktikan hidupnya untuk berpikir demi kepentingan umum dan bahkan menafikan kepentingan pribadinya. Jika seseorang sudah lebih banyak memikirkan dirinya sendiri dan mengabaikan kepentingan umum, maka boleh jadi keilmuawan seseorang tersebut perlu diragukan, karena biasanya seorang ilmuwan atau juga disebut dengan intelektual, cendekiawan atau cerdik pandai mempraktikan hidup dalam kesederhanaan, jujur dan rela berkorban. Sehingga seorang cendekiawan, agamawan dan seniman di dalam menjalankan fungsinya masing-masing punya getaran gelombang yang sama.

Mempelajari dan menggali sejarah masa lalu buat seorang ilmuwan tidak mudah. Dia dihadapkan dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan dari mana sumber bahan penulisannya diperoleh. Kalau sumbernya telah ditemukan, maka masih ada sederet pertanyaan yang harus diajukan. Apakah sumber yang diperolehnya itu otentik (asli), apakah sumbernya shahih, sah dan benar (validity), terpercaya, sungguh-sungguh benar (realibility) dan kuat (perihal dapat dipercaya tadi /kredebility) ? Jika hl ini telah terpenuhi, barulah ilmuwan tersebut memenuhi kreteria sebagaimana diungkapkan oleh W.S.Rendra bahwa seorang cendekiawan harus "berumah di angin", tidak mau terikat oleh suatu sistem yang menghalangi kebebasannya.

"Ia harus bebas pula dari ikatan bathin sehingga konsekuen menurut keyakinan intelektualnya dan jangan terjadi sebagaimana Julien Benda katakan sebagai 'pengkhianatan kaum cendekiawan'," ujar W.S.Rendra yang baru saja memperoleh Doktor Kehormatan dari Universitas Gajah Mada (foot note: Dick Hartoko (ed), Golongan Cendekiawan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PT.Gramedia, 1980), hal.ix)

Penghilangan Sumber

Sumber sangat penting bagi kemajuan sebuah bangsa, bahkan maju atau tidaknya peradaban sebuah bangsa ditentukan oleh sumber-sumbernya. Itulah sebabnya ketika sebuah bangsa berkeinginan menghancurkan bangsa lainnya, yang dilkukannya pertama kali adalah menghancurkan kebudayaannya dengan menghancurkan perpustakaan, museum dan pusat-pusat kesenian lainnya. Atau dengan istilah lain," menghancurkan peradabannya."

Jika hal tersebut telah dilakukan, maka bangsa tersebut tidak lagi punya harga diri dan tidak punya lagi sumber-sumber kebudayaan yang patut dibanggakannya, sehingga masuklah kebudayaan bangsa si penyerang sebagai pengganti budaya bangsa yang diserang.

Apa yang terjadi di Indonesia di masa Orde Baru--sebuah istilah yang sejak awal tidak saya setujui, karena istilah tersebut berkonotasi merendahkan apa yang telah dihasilkan pemerintahan sebelumnya, Orde Lama--sangat mirip dengan "penghilangan sumber" yang pernah dilakukan bangsa-bangsa terdahulu. Bedanya, di masa Orde Baru "penghilangan sebuah sumber" dilakukan oleh bangsanya sendiri, bukan oleh bangsa lain.

Berbagai penghilangan sumber di masa Orde Baru, salah satunya apa yang pernah diungkapkan oleh Majalah TEMPO, 28 Juli 2002. Majalah tersebut mengungkap penghilangan dokumentasi tentang aktivitas parlemen Indonesia sejak era Konstituante hingga MPRS. Dokumen ini dimusnahkan pemerintah Orde Baru. Buku yang diterbitkan sebnyak 120 jilid, berjudul Laporan MPRS 1966-1972 tidak lagi kita temukan di perpustakaan-perpustakaan sebagai pusat kebudayaan bangsa untuk mencerdaskan generasi penerus, begitu pula di Arsip Nasional. Pada tahun 1972, pemerintah melarang peredaran buku tersebut dan buku yang berhasil ditemukan dibakar.

"Abdul Kadir Besar, sejumlah pengurus MPRS, dan pengelola Percetakan Siliwangi malah sempat diinterogasi. Tudingannya seram, membocorkan rahasia negara. Pak Nasution dicekal dari tahun 1972 sampai 1993, sejak itu, penjagaan dan fasilitas ditarik. Bahkan air PAM di rumah dicabut. Setiap hari intelijen mengamati kami. Semua yang dekat-dekat Pak Nas akan dibikin susah, sehingga orang takut datang. Yang setia adalah Surono dan Wiyogo Admodarminto, Soepardjo Roestam juga pernah datang, tapi cuma sebentar, lalu pergi. Yang lain menjauh. Seolah-olah kami ini penderita lepra. Sewaktu Adam Malik meninggal, Bapak datang. Tiba-tiba ada tentara yang menarik Bapak dan menyuruh mundur dengan cara yang tidak sopan. Kurang ajar sekali mereka," ujar isteri Pak Nasution, Yohana Sunarti Nasution.

Selanjutnya Bu Nas mengatakan:

"Pak Nas bilang sudah memaafkan Pak Harto. Cuma ada satu orang yang tidak mau dia maafkan. Tapi saya tak akan bilang siapa. Bapak bilang TNI sudah meninggalkan tugas seharusnya. TNI harusnya dekat dengan rakyat, bukan ikut memeras rakyat. Mengapa sekarang jadi begini ? TNI sekarang masuk ke segala peran. Orang jadi mempermasalahkan Pak Nas sebagai penggagas dwi fungsi. Padahal dwifungsi yang dilakukan Pak Harto bukan yang dimaksud Pak Nas. Prinsipnya TNI punya hak juga di negeri ini. Tapi jangan di semua tempat."

Selain itu, tidak ditemukannya naskah pidato Presiden Soekarno pada bulan Mei 1966 di Sekretariat Negara, juga menjadi tanda tanya. Hal ini terungkap dari pernyataan Asvi Warman Adam, Sejarawan dan Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indoneisa (LIPI) di dalam kata pengantar buku: Revolusi Belum Selesai.

Buku yang diterbitkan dalam dua jilid itu berisi kumpulan sebagian pidato Presiden Soekarno, yang dimulai sejak pasca peristiwa Gerakan 30 September. Mengherankan, pidato politik yang disampaikan sebanyak 103 kali tersebut tidak memperoleh tanggapan dari rakyatnya. Majalah TEMPO memberi perhatian besar terhadap terbitnya buku tersebut dan berkomentar:

"...pidato itu juga melukiskan kesunyian seorang Bung Besar. Perintahnya tak dituruti, pidatonya hanya menjadi kembang api, membuncah lalu hilang bersama malam. Hampir dua tahun suara Bung Karno nyaris tidak terdengar. Ia seperti tokoh dalam novel Gabriel Garcia Marquez, lelaki yang melewati waktunya dalam 100 tahun kesendirian."

Sepertinya penghilangan dokumen masih saja terjadi hingga sekarang. Baru-baru ini, hilangnya berkas penyelidikan pro justia kasus pelanggaran hak asasi manusia berat dalam tragedi Trisakti tahun 1998, Semanggi I dan Semanggi II, serta peristiwa penghilangan orang yang ada di Kejaksaan Agung, sungguh disesalkan.

Peranan TNI

Orde Baru juga disebut kemenangan TNI (dulu istilahnya ABRI) terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI), karena pada Masa Sistem Politik Demokrasi Terpimpin, golongan militer tidak mendapat kesempatan lebih besar dalam kegiatan politik. Peranan militer semakin jelas terlihat ketika sedang membahas konsep Orde Baru di dalam Seminar Angkatan darat (AD) II 1966 yang berlangsung di Graha Wiyata Yudha, Seskoad Bandung, 25 - 31 Agustus 1966. Wlaupun terdapat kalangan sipil, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Tujuan seminar pada waktu itu adalah untuk mengoreksi total serbagai ketimpangan-ketimpangan di masa Orde Lama. Jadi koreksi total adalah semangat Orde Baru.


Sangat jelas, bahwa di saat-saat mendirikan Pemerintahan Orde Baru, peranan TNI khususnya Angkatan Darat sangat besar. Itulah sebabnya mengapa para pelaku sejarah Supersemar adalah dari kalangan militer, termasuk Jenderal TNI Anumerta Basoeki Rachmat yang bukunya telah diterbitkan thun 1998 dan sebelumnya telah memperoleh persetujuan keluarga untuk ditulis pada tanggal 7 November 1996.

Pada masa Orde Baru, TNI tidak hanya berpengaruh terhadap salah satu partai politik saat itu (Golkar), walaupun saat itu enggan disebut sebuah partai, tetapi juga terhadap posisi TNI yang secara terang-terangan berada di lingkaran kekuasaan. TNI tidak hanya menunjukkan pengaruhnya di pemerintahan, tetapi di parlemen berlaku aturan-aturan khusus untuk TNI. Hal tersebut dinyatakan dengan tegas dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) pada bulan Februari 1967, di mana Fraksi ABRI mengemukakan, bahwa ikut sertanya ABRI dalam politik adalah suatu keharusan dalam kehidupan sistem politik di Indonesia. Dengan dalih menjaga kekompakan, maka masuknya wakil-wakil ABRI dalam badan perwakilan haruslah dengan pengangkatan. Sehingga Soeharto di masa Orde Baru memegang tiga wewenang sekaligus. Dia adalah Panglima Tertinggi ABRI, Kepala Eksekutif dan Ketua Dewan Pembina Golkar.


Tetapi bagaimana selanjutnya ? Pada satu sisi Pemerintahan Orde Baru berkeinginan mengoreksi total berbagai ketimpangan-ketimpangan di masa Orde Lama, tetapi pada saat bersamaan pula pemerintah Orde Baru juga membuat kekeliruan di dalam menjalankan roda pemerintahan selama 32 tahun.


Pertama, di dalam hal membuabarkan sebuah partai, yaitu PKI. Soeharto tidak mengacu kepada penetapan Presiden Republik Indonesia No.7 tahun 1959 yang masih berlaku saat itu. Di mana di dalam pasal 9 ayat 1 nya dinyatakan bahwa :
Presiden, sesudah mendengar MA dpat melarang dan/atau membubarkan partai yang:
1. Bertentangan dengan azas dan tujuan negara
2. Programnya bertentangan dengan azas dan tujuan Negara
3. Dan melakukan pemberontakan
4. Tidak memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan.

Dengan ketentuan ini jelaslah bahwa tindakan Soeharto membubarkan PKI telah menyalahi aturan hukum. Hanya dengan berbekal Supersemar, Soeharto yang mengatasnamakan Presiden Soekarno dapat membubarkan sebuah partai, yaitu PKI.

Kedua, Supersemar meningkat menjadi Tap MPRS sebenarnya menjadi tinggi sekali dan menjadi Sumber Hukum Tata Negara, tetapi pada dasarnya tidak layak. Supersemar tidak lebih hanyalah merupakan surat perintah, tidak termasuk di dalam perundang-undangan dan bukan pula suatu peraturan kebijakan. Jika dinyatakan bahwa Supersemar tersebut tidak perlu dipersoalkan lagi karena setelah dikeluarkan dan suratnya berlaku selesai, permasalahannya bukan terletak pada manfaat surat pada saat itu, tetapi kembali kepada uraian di atas, bahwa bangsa ini setelah masa reformasi tidak hanya mereformasi peraturan-peraturan atau lembaga-lembaga peraturan, tetapi yang lebih penting adalah mereformasi budaya hukumnya.

Supersemar muncul dalam ketetapan MPRS No.XIX/MPRS/1966 tentang Sumber, Tertib Hukum dan Tata Urutan Perundangan RI. Urutan Sumber Tertib Hukum pada waktu itu adalah: Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Undang-Undang dasar Proklamasi 1945 dan Surat Perintah 11 Maret 1966.

Selanjutnya terlihat sangat jelas bagaimana Soeharto sudah dipersiapkan menjadi Presiden. Hal ini dapat dibaca dalam Ketetapan MPRS No.XV/MPRS/1966 tentang Pemilihan/Penunjukan Wakil Presiden dan Tata Cara Pengangkatan Pejabat Presiden. Pada dasarnya dinyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan politik psychologis, MPRS menganggap lebih baik tidak mengisi lowongan jabatan Wakil Presiden. Selanjutnya ditegaskan, oleh karena itu dipandang perlu untuk membuat ketentuan mengenai pejabat Presiden, apabila Presiden sewaktu-waktu berhalangan, mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya guna menghindarkan kekosongan dalam Pimpinan Negara dan Pemerintahan.

Ketiga, adanya Surat Perintah Presiden Soekarno, tanggal 13 Maret 1966 yang tidak diindahkan Soeharto. Surat tersebut dikeluarkan sebagai koreksi terhadap penyelewengan pelaksanaan Supersemar. Surat sepanjang satu pragraf itu baru disebarluaskan pada hari Senin, 14 Maret 1966. Isi surat tersebut diungkapkan kembali dalam pidato Bung Karno pada 17 Agustus 1966. Nasib surat ini sama dengan Supersemar, yaitu "hilang."

Keempat, telah terjadi penangkapan-penangkapan tanpa prosedur, termasuk penangkapan-penangkapan di jajaran eksekutif (para menteri Kabinet Dwikora yang tanpa sepengetahuan Bung Karno) dan anggota legislatif, sehingga memuluskan jalan bagi Soeharto mengemukakan gagasan-gagasannya. Pembersihan oknum-oknum partai di Parlemen bertujuan untuk membersihkan orang-orang yang dekat dengan sikap Bung Karno. Praktis di MPRS, Bung Karno tidak punya kekuatan. Pada komposisi MPRS yng demikian, Sidang istimewa berlangsung, maka menjadi hal yang sangat wajar bila Pidato Pertanggungjawaban Bung Karno, berjudul: Nawaksara ditolak.

Pada Sidang Istimewa yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 7-12 Maret 1967 melalui Ketetapan No.XXXIII/MPRS/67, MPRS menetapkan mencabut kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno dan dengan ketetapan yang sama, MPRS mengangkat Pengemban Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/66, Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden hingga dipilihnya Presiden oleh MPR hasil pemilihan umum.

"untuk sementara waktu kami akan memberlakukan beliau sebagai Presiden yang tidak berkuasa lagi, sebagai Presiden yang tidak mempunyai kewenangan apa pun di bidang politik,kenegaraan dan pemerintahan." /foot note: Robert Edward Elson, Suharto Sebuah Biografi Politik (Suharto: a Political Biography), diterjemahkan oleh Satrio Wahono dan IG Harimoerti Bagoesoka (Jakarta: Pustaka Minda Utama, 2005), hal.298-299.

Pertanyaan yang muncul, siapa yang menandatangani surat keputusan pembentukan Kabinet Ampera yang Disempurnakan, karena pembentukan kabinet tersebut disebutkan berdasarkan Keputusan Presiden No.171 tahun 1967, apakah di dalam berbagai peraturan diperbolehkan seorang pejabat Presiden mengatasnamakan Presiden untuk menandatangani sebuah surat keputusan atau sejauh manakah sahnya sebuah surat keputusan bila ditandatangani oleh seorang presiden yang kekuasaannya telah dicopot ?

Jika kita kembali sejenak ke belakang, sejarah mencatat,bahwa telah terjadi pula berbagai penangkapan anggota PKI dan anggota organisasi yang terkait. Sampai Oktober 1965, sudah 1.334 orang di wilayah Jakarta yang ditahan dengan alasan terlibat PKI./foot note: Ibid, hal.239. Banyak sumber yang memberitakan jumlah pembantaian tahun 1965/1966 terutama di Jawa, Sumatera dan Bali, merupakan jumlah terbesar. Jumlah pembantaian itu tidak mudah diketahui persis, tetapi dari 39 artikel yang dikumpulkan Robert Cribb (1990:12), jumlah korban berkisar 78.000 jiwa hingga dua juta jiwa /foot note: Asvi Warman Adam,"Pembantaian 1965, Kekerasan Terbesar dan Rekonsiliasi," Kompas (4 Desember 2000): 40.

Selanjutnya Robert Cribb mengatakan bahwa pembantaian tahun 1965 dilakukan dengan memakai alat sederhana, seperti pisau, golok dan senjata api. Caranya juga sederhana, tanpa harus terlebih dulu dimasukkan ke kamar gas seperti dilakukan Nazi. Orang yang akan dieksekusi juga tidak dibawa jauh-jauh sebelum dibantai,biasanya mereka bunuh di dekat rumahnya. Ciri lain dari kejadian itu biasanya dilakukan pada malam hari.Pembunuhan berlangsung relatif cepat, hanya beberapa bulan. Nazi memerlukan waktu bertahun-tahun dan Khmer Merah melakukannya dalam empat tahun. Bahkan kasus kekejian tahun 1965 tersebut sempat menjadi perhatian mantan Ibu Negara Perancis, nyonya Francois Mitterand, yang bersama rombongan menyempatkan diri mengunjungi Klaten dan menengok lokasi "killing field" (ajang pembantaian) di daerah sekitar Pandansimping./footnote:Lihat Bernas, 4 September 2000,'Mantan Ibu Negara Perancis ke Klaten Tertarik Cerita "Killing Field" di Pandansimping. Lihat juga cerpen GM Sudarta, Kompas, 10 Februari 2005.

Pembersihan sisa-sisa PKI tidak hanya di Jawa, tetapi juga di Sumatera Utara.Pembersihan sisa-sisa PKI dilakukan tanpa mengindahkan rasa kemanusiaan. Ada nuansa balas dendam politik yang memang tak terelakkan.Ia menjadi soal, lantaran korban dendam itu tidak hanya dirasakan oleh mereka yang diduga terlibat G.30.S, teapi juga keturunan mereka. Tidak cuma antek, tetapi juga keturunan mereka. Tidak cuma anak, tetapi cucu dan menantu. Stigma PKI khas Orde Baru benar-benar membuat berjuta anak Indonesia mengalami kematian perdata./foot note: Tim Investigasi,"Sejarah Hitam Pasca G-30-S, Majalah Tajuk No.23, TH.II (3 Januari 2000):68-71.

Kelima, pers mengalami apa yang dinamakan "pemasungan", sehingga peristiwa-peristiwa pada saat peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto banyak yang tidak diketahui dengan pasti oleh masyarakat. Hal ini terkait dengan peristiwa sebelumnya, di mana pada bulan Februari 1965, Menteri Penerangan Achmadi melarang terbit 21 surat kabar di Jakarta dan Medan karena mendukung Badan Pendukung Soekarno (BPS). Hanya yang leluasa memberitakan peristiwa-peristiwa itu adalah media-media yang sangat dekat dengan kekuasaan militer, seperti Harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha. Kedua surat kabar ini pula yang memberitakan masalah Supersemar. Harian Angkatan Bersenjata memberitakan tanggal 12 Maret 1966 pagi dan sore, anehnya harian itu sudah tahu lebih dahulu tentang Supersemar. Sedangkan Berita Yudha memberitakan tanggal 13 Maret 1966.

Keenam, Soeharto sebagai Menpangad pada waktu itu tidak lagi patuh kepada Presiden Soekarno, sebagaimana diungkapkannya :

"Beliau mempunyai satu pendirian, saya punya pendirian lain. Tetapi saya tidak menentang begitu saja. Saya sebagai bawahan, sebenarnya harus taat. Apa yang diperintahkannya seharusnya saya patuhi. Tetapi saya sebagai pejuang tidak mungkin patuh begitu saja." /foot note: G.Dwipayana dan Ramadhan, K.H., Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya (Jakarta:PT.Citra Lamtoro Gung Persada, 1989), hal.167.

Sebaliknya Presiden Soekarno, sejak awal telah menganggap Soeharto sebagai perwira yang "begudul" (kepala batu). Hal tersebut diungkapkan beliau pada pidato 20 November 1965 di depan ke empat panglima angkatan di Istana Bogor.

Bung Karno mengatakan bahwa ada perwira yang begudul. "Begudul! Itu apa ? Hei, Bung, apa itu begudul? ya, Kepala Batu. Saya yang ditunjuk MPRS menjadi Panglima Besar Revolusi. Terus terang bukan Soebandrio. Bukan Leimena. Bukan engkau Soeharto, bukan engkau Soeharto..." berbeda dari nama lain, Soeharto disebut dua kali secara berturut./foot note: Setiyono, loc.cit.

Supersemar dan Perang Dingin

Faktor penting munculnya Supersemar tidak dapat dilepaskan dari terjadinya "Perang Dingin" antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Dimulai dengan konsep pembendungan komunisme melalui Doktrin Truman (Truman Doctrin) yang diumumkan pada tahun 1947 sebagai reaksi Amerika serikat terhadap ekspansi komunisme Uni Soviet setelah Perang Dunia II di Eropa Tengah dan Eropa Timur, dan yang kelihatan akan menjalar ke wilayah Laut Tengah, termasuk Turki dan Yunani./foot note: Lie Tek Tjeng, Percaturan Politik Di Kawasan Asia Pasifik Dilihat dari Jakarta (Jakarta: PT.Karya Unipress, 1983), hal.37

Konsep Doktrin Truman disusul oleh Marshall Plan yang bertujuan membantu rehabilitasi Negara-negara Eropa yang telah hancur sebagai akibat Perang Dunia II. Kemudian disusul dengan pembentukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang merupakan persekutuan militer raksasa Barat untuk membendung komunisme mulai dari Samudera Atlantik sampai ke Laut Tengah. sasaran utamanya adalah Uni Soviet.

Pada tanggal 1 Oktober 1949 negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berdiri sebagai akibat kemenangan kaum komunis terhadap Koumintang. Tugas Amerika Serikat dan sekutunya dalam hal membendung komunisme bertambah berat. Untuk membendung komunisme dari RRT ini, Amerika Serikat dan sekutunya menganggap perlu membentuk Pakta Pertahanan di Timur. Pada tahun 1954 dibentuklah SEATO (Southeast Asia Treaty Organization), sebuah kekuatan pertahanan militer di Asia Tenggara beranggotakan Amerika Serikat, Inggeris, Perancis, Australia dan Selandia Baru serta negara-negara Asia: Filipina, Thailand dan Pakistan. Dalam hal ini, Indonesia menolak pembentukan pakta militer tersebut dan sejak saat ini hubungan Indonesia-Amerika Serikat mendingin, meskipun tidak bermusuhan. Pada saat bersamaan pertentangan dua kekuatan antara Barat dan Timur semakin memuncak, hal tersebut terlihat dari pecahnya Perang Korea (1950-1953), Pemisahan Berlin dengan tembok (Agustus 1961), Krisis Kuba (1961-1962).

Di dalam situasi Dunia yang tidak menentu ini, Indonesia lalu memprakarsai Konferensi Asia Afrika pada tanggal 18 April 1955 di Bandung dan pada akhirnya menjadi landasan buat negara-negara yang tidak memihak ke Barat atau ke Timur, mendirikan sebuah gerakan bernama: Gerakan Non-Blok di Beograd tahun 1961. Pada saat bersamaan, bulan Mei 1955, Uni Soviet dan sekutunya membentuk pula sebuah pertahanan militer bernama Pakta Warsawa.

Perkembangan di luar negeri berpengaruh besar terhadap perkembangan di dalam negeri Indonesia, begitu pula sebaliknya. Munculnya PKI, setelah Hatta sebagai Wakil Presiden RI mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden No.X (huruf eks, bukan angka 10 hitungan Romawi, tetapi abjad ke-24) dan ditindaklanjuti dengan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 menjadi perhatian Amerika Serikat dan sekutunya. Apalagi secara tak terduga. di dalam Pemilihan Umum pertama di Indonesia pada tanggal 29 September 1955, yang hasilnya baru diumumkan tanggal 1 Maret 1956, PKI berhasil menduduki posisi ke-empat dalam jumlah pengumpulan suara untuk Parlemen/DPR (16,3 persen), setelah PNI (22,1 persen), Masyumi (20,9 persen) dan NU (18,4 persen).

Ketika Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) menyatakan berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1958, Amerika Serikat mulai ikut membantu PRRI dengan persenjataan. Pada saat ini dikerahkan Armada Ketujuh Pasifik Amerika Serikat dengan membentuk Satgas 75 yang ditempatkan di Singapura. Dalam hal ini Menteri Luar Negeri PRRI Kolonel Maludin Simbolon pernah disarankan pihak Amerika Serikat untuk meledakkan instalasi tambang minyak Caltex di Riau agar ada alasan Armada VII Amerika Serikat mendaratkan pasukan marinirnya. Tetapi ditolak Maludin Simbolon karena dia tidak menghendaki Indonesia mengalami seperti yang terjadi di Korea Utara dan Korea Selatan atau "balkanisasi" negara dan bangsanya./foot note: Payung Bangun, Kolonel Maludin Simbolon, Liku-liku Perjuangannya dalam Pembangunan Bangsa (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal.257.

Pemisahan PRRI ini tidak terlepas dari mundurnya Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tanggal 1 Desember 1956. Sejak saat ini PKI semakin leluasa mempengaruhi Bung Karno. Buktinya, ketika pada 21 Februari 1957, pukul 20.05, Bung Karno berpidato di Istana Merdeka dan secara terus terang mengatakan bahwa dirinya menginginkan agar kaum komunis ikut serta di dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pidato Soekarno tersebut sangat mengejutkan berbagai pihak, terutama kelompok-kelompok yang sejak awal tidak menghendaki kehadiran PKI di Indonesia, terutama kelompok militer. Soekarno mengatakan :

"Yah. Saya tahu saudara-saudara misalnya terhadap PKI ada beberapa saudara-saudara atau pihak yang keberatan dia duduk dalam kabinet. Saya bertanya dengan setenang-tenangnya, saudara, apakah kita dapat terus menerus mengabaikan satu golongan yang di dalam pemilu mempunyai suara enam juta manusia ? Sungguh. saudara-saudara, saya tidak memihak. Saya sekedar menghendaki adanya perdamaian nasional. Saya sekedar ingin mengadakan cara pemerintah gotong royong dengan tidak memihak sesuatu pihak."/foot note: Presiden Soekarno, Menyelamatkan Republik Proklamasi Konsepsi Bung Karno. Catatan Stenografis dari Pidato Presiden Soekarno tanggal 21 Februari 1957 jam 20.05 di Istana Merdeka (Jakarta: Kementerian Penerangan RI, 1957), hal.13

Oleh karena itu, adalah hal wajar apabila Amerika Serikat dan sekutunya sejak awal mengamati perkembangan di Indonesia. Kegigihan Amerika Serikat membendung komunisme di Asia Tenggara dengan menggelorakan bahkan memperluas Perang Vietnam sampai ke Laos dan Kamboja, yang ditentang keras oleh Indonesia, menjadi salah satu bukti ada keterkaitan pihak Amerika Serikat dengan Indonesia di era "Perang Dingin" tersebut. Apalagi setelah Indonesia membentuk poros Jakarta-Phnom Penh- Hanoi-Beijing-Pyongyang yang sudah dianggap oleh Amerika Serikat bahwa Indonesia semakin masuk ke kubu Komunisme yang justru adalah musuh utama negara adidaya itu. Tetapi bagaimana pun juga kita kembali ke konsep semula. Sebagai seorang ilmuwan yang berpikir untuk bangsanya, perlu adanya sebuah kejujuran dibalik peristiwa apa pun yang melatar belakanginya. Konsep seorang ilmuwan sangat jelas, yaitu berkeinginan melihat sejarah sebuah bangsa tidak dimanipulasi oleh kepentingan-kepentingan sesaat, termasuk di dalam hal melihat Sejarah Supersemar. Oleh Karena itu perlu kiranya kita menemukan sumber asli Supersemar tersebut.

DAFTAR BACAAN

A.BUKU


Amirmachmud. Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) Tonggak Sejarah Perjuangan Orde Baru (tanpa penerbit dan tahun. Ditulis ketika menjadi Ketua MPR/DPR-RI).

Bangun, Payung. Kolonel Maludin Simbolon. Liku-liku Perjuangannya dalam Pembangunan Bangsa. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Budiawan. Mematahkan Pewarisan Ingatan. Jakarta: Elsam, 2004.

Djamaluddin, Dasman. Jenderal TNI Anumerta Basoeki Rachmat dan Supersemar. Jakarta: PT.Grasindo. 1998.

Dwipayana, G dan Ramadhan,K.H. Soeharto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya. Jakarta: PT.Citra Lamtoro Gung Persada, 1989.

Elson, Robert Edward. Suharto Sebuah Biografi Politik (Suharto: a Political Biography), diterjemahkan oleh Satrio Wahono dan IG Harimoerti Bagoesoka. Jakarta: Pustaka Minda Utama, 2005.

Feith, Herberth. Soekarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Green, Marshal. Dari Sukarno ke Suharto. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995.

Hari-Hari Terakhir Bung Karno (tanpa penerbit dan tahun. Seri Dokumentar).

Hartoko, Dick (ed). Golongan Cendekiawan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PT.Gramedia, 1980.

May, Brian. The Indonesia Tragedy. Singapore: Graham Brash Ltd.1981.

Nasution,A.H. Kepemimpinan. Jakarta: tanpa penerbit, 1977.

Nawaksara. Jakarta: Central Klender Plaza, tanpa tahun.

Nishihara, Masashi. Sukarno, Ratna Sari Dewi dan Pampasan Perang. Jakarta: Grafiti, 1994).

Scott, Peter Dale. CIA dan Penggulingan Sukarno. Yogyakarta: Lembaga Analisis Informasi, tanpa tahun.

Sd, Subhan. Langkah Merah. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996.

Setiyono, Budi dan Bonnie Triyana. Revolusi Belum Selesai. Jilid I. Jakarta: Messias, 2003.

Shill, Edward. The Intellectuals and the powers and other Essay. Chicago & London: The University of Chicago Press, 1972.

Soebandrio. Kesaksianku tentang G30S. Jakarta: Forum Pendukung Reformasi Total, 2001.

Soekarno, Presiden. Menyelamatkan Republik Proklamasi Konsepsi Bung Karno. Catatan Stenografis dari Pidato Presiden Soekarno tanggal 21 Februari 1957 jam 20.05 di Istana Merdeka. Jakarta: Kementerian penerangan RI, 1952.

Supersemar. Jakarta: Badan penerbit Almanak RI/B.P.Alda. 1977.

Suryohadiprojo, Sayidiman. Kepemimpinan ABRI Dalam Sejarah dan Perjuangannya. Jakarta: Penerbit Intermasa, 1996.

Tjeng, Lie Tek. Percaturan Politik Di Kawasan Asia Pasifik Dilihat dari Jakarta. Jakarta: PT.Karya Unipress, 1983.

B. Surat Kabar:

Adam, Asvi Warman."Pembantaian1965, Kekerasan Terbesar dan Rekonsiliasi", Kompas (4 Desember 2000):40.

______________."Seabad Kontroversi Sejarah," Kompas (17 Januari 2000) : 4

Luhulima, James."Peristiwa G30S Titik Balik Soekarno,"Kompas ( 1 Juni 2001): 69.

"Naskah Asli Supersemar Dipegang Soeharto", Media Indonesia (Sabtu, 11 Maret 2006): 12

C. Majalah

Anom, Andari Karina."Setumpuk Buku 30 Tahun yang lalu" dan"Kami Dijauhi Seperti Penderita Lepra,"Majalah TEMPO ( 28 Juli 2002) : 64 dan 69.

Iqra."Bung Karno 100 Tahun dalam Sunyi", Majalah TEMPO (26 Oktober 2003) : 71.

Tim Investigasi."Sejarah Hitam Pasca G-30-S."Majalah Tajuk No.23, Th.II (3 Januari 2000) : 68-71.















INDONESIA NEGARA DAULAH ISLAMIAH ?

Hari Selasa, 21 Juli 2009 malam sekitar pukul 19.30 saya menyaksikan acara di TVONE di mana menampilkan nara sumber Mantan Kadensus 88 Bareskrim Polri, Brigjen (Purn/Polri) Suryadarma Salim. Acaranya menarik karena memaparkan keberhasilan Polri dalam mengungkap aksi teror di berbagai daerah di Indonesia.

Tetapi ketika berbicara mengenai target teroris untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Daulah Islamiah, saya kemudian teringat ketika membaca Majalah Mingguan Amerika Serikat TIME, edisi 1 April 2002. Walaupun sudah terbilang lama, minimal majalah ini mencoba memberi pengertian tentang Negara Daulah Islamiah, bahkan di dalam majalah tersebut dipaparkan sangat jelas peta Indonesia sebagai Negara Daulah Islamiah Raya.

Dulu di tahun-tahun lima puluhan, majalah ini sangat gencar meliput peristiwa PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) yang diprakarsai Ahmad Husein. Boleh dikata liputan peristiwa PRRI, terutama antara Februari sampai Oktober 1958 berjumlah 171 tulisan.

Pada edisi 1 April 2002 itu, semua orang pasti kaget melihat peta Indonesia menjadi peta Daulah Islamiah Raya, sebuah negara impian sebagaimana dikutip TIME yang ide pertamanya berasal dari Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo di tahun 1949.

Perbedaan yang mencuat ke permukaan adalah bahwa ide asli Kartosuwiryo bukanlah ide negara Islam sebagaimana yang tengah dipaparkan TIME di dalam edisi tersebut. Kartosuwiryo awalnya memang bercita-cita mendirikan sebuah negara Islam, tetapi "Negara Islam Indonesia."

Berbeda sekali dengan pengungkapan TIME sebagaimana dikutipnya dari Hambali, salah seorang ulama Indonesia yang juga anggota Jamaah Islamiyah yang bermukim di Malaysia, mengatakan bahwa negara Islam yang dimaksudnya adalah sebuah negara negara persatuan Islam di Asia Tenggara yang di dalamnya berlaku Hukum Islam. Inilah yang disebut "Negara Daulah Islamiah Raya", termasuk seluruh kepulauan di Indonesia atau Indonesia secara keseluruhan, Malaysia, Singapura, Kesultanan Brunei dan sebagian besar wilayah Filipina Selatan, Thailand dan bahkan Kamboja.

Sejak TIME menurunkan berita ini, sebagian pengamat mempertanyakan latar belakang, mengapa majalah tersebut mengungkap negara Islam bernama "Daulah Islamiyah Raya" itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah betul para teroris akan menjadikan Indonesia sebagai basis negara Islam ? Bukankah peristiwa tersebut sudah lama berlalu ? Pertanyaannya apakah kita sepakat dengan pemaparan TIME. Semoga menjadi bahan renungan. Terimakasih

(Dasman Djamaluddin)