Kolom Komunitas
A Million Friends, Zero Enemy
Written by Dasman Djamaluddin
Wednesday, 11 July 2012
Pengaktifan kembali Kedutaan Besar Republik Indonesia di Baghdad, Irak, sudah melalui penjajakan panjang....
Ilustrasi/IstimewaIni adalah pernyataan Menteri Luar Negeri RI,
Dr. Marty M. Natalegawa di setiap pertemuan untuk menjelaskan ke arah
mana kebijakan luar negeri kita sekarang ini. Tanpa musuh, tetapi banyak
teman. Begitu juga terhadap Irak, yaitu: "Menjadikan Irak sebagai
Negara Sahabat yang Saling Menguntungkan."
Oleh karena itu, pembukaan kembali Kedutaan Besar Indonesia di Irak,
harus melalui perjalanan yang panjang. Setelah diselenggarakannya
pemilihan umum legislatif, tanggal 7 Maret 2010, di Irak, dan
terbentuknya Pemerintah Baru Irak melalui proses damai dan demokratis,
maka pada tanggal 21 Desember 2010, Pemerintah Indonesia melakukan
usaha-usaha penjajakan pengaktifan kembali kantor perwakilan RI di
Baghdad, yang sebelumnya dinon-aktifkan, Maret 2003, menyusul invasi AS
dan pasukan koalisi ke Irak.
Ilustrasi/IstimewaTetapi
sejak 2008, Pemerintah Indonesia, melalui Direktur Timur Tengah
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, telah membuat Nota Diplomatik,
tanggal 19 Desember 2008, meminta informasi seputar perkembangan jumlah
kantor perwakilan asing di Baghdad, dan perkembangan kondisi keamanan
serta pembangunan ekonomi Irak. Seperti itulah upaya awal rencana
pengaktifan kembali Kantor Perwakilan RI di Baghdad. Jadi, terlihat
sangat jelas dalam masalah keamanan, Indonesia sudah menjajakinya dengan
amat berhati-hati.
Ilustrasi/IstimewaTanggal
13 Januari 2009, Direktur Timur Tengah Kemlu RI menerima kunjungan
Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) Irak, di Jakarta, Mr. Younis S. Sarhan,
dalam rangka meminta informasi mengenai hasil kunjungan Perdana Menteri
Suriah ke Indonesia, sekaligus menyampaikan Nota Diplomatik Irak, yang
merupakan tanggapan atas Nota Diplomatik Direktur Timur Tengah Kemlu RI.
Dari Nota Diplomatik Irak itu, diketahui sudah terdapat 55 kantor
perwakilan asing di Baghdad, baik pada tingkat Kedutaaan, Konsulat, dan
organisasi internasional. Sudah terdapat jalur penerbangan
Baghdad-Amman, Baghdad-Damaskus, Baghdad-Kopenhagen, dan Baghdad-Paris.
Kondisi keamanan Irak dinyatakan relatif lebih aman. Terdapat banyak
kemajuan. Penguatan penerapan hukum diterapkan. Pihak Irak berharap,
Indonesia dapat segera mengaktifkan kembali Kedutaan Besarnya di
Baghdad.
Safzen Noerdin. (Foto: Istimewa)Tanggal
26 Januari 2009, Kuasa Usaha Ad Interim Irak bertemu kembali dengan
Direktur Timur Tengah di Kementerian Luar Negeri. Permintaan pembukaan
Kedubes RI kembali dikemukakan. Bahkan Pemerintah Irak sudah menunjuk
pejabat baru sebagai Dubesnya di Jakarta. Akhirnya, dalam rapat dengar
pendapat antara Menteri Luar Negeri RI dengan Komisi I DPR, 21 Januari
2011, Menlu RI menyampaikan informasi, bahwa permohonan arahan yang
telah diajukan Kemlu terkait pengaktifan kembali KBRI Baghdad, telah
disetujui Presiden RI.

Tanggal
29 Juni 2011, Pejabat Dinas Luar Negeri Kemlu RI, yang ditunjuk
mengaktivasi kembali KBRI Baghdad telah, menyampaikan letter of
introduction (Loi) kepada Wakil Menlu Irak, H. E. Mr. Labib Abbawi, yang
dalam Loi tersebut disampaikan penunjukan Pemerintah RI kepada Pejabat
Kemlu RI sebagai Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Baghdad. Tugas Kuasa Usaha
ini berakhir setelah Letjen TNI (Mar/Purn) Safzen Noerdin
menggantikannya sebagai Dubes RI yang tetap di Baghdad. Sehingga,
dapatlah dimengerti bahwa penjajakan pembukaan kembali Kedubes RI di
Baghdad, sudah melalui kajian yang matang. Keamanan sudah relatif aman,
dan siapa pun pengusaha Indonesia berinvestasi di Baghdad, Dubes RI
sendiri ikut mengamankannya. "Sekarang, bukan besok atau lusa, untuk
meraih kesempatan ini," ujar Safzen Noerdin.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar